BERITABANGSA.ID, JOMBANG – DPRD Kabupaten Jombang langsung tancap gas di hari pertama kerja usai libur Lebaran. Mereka menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025, Rabu (25/3/2026).
Rapat yang digelar di ruang paripurna itu tak hanya berisi agenda formal. Momen tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang halal bihalal antara anggota DPRD, jajaran Pemkab Jombang, hingga para pemangku kepentingan.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji membuka rapat dengan menyampaikan ucapan Idulfitri kepada seluruh peserta.
“Atas nama pribadi dan keluarga besar DPRD Kabupaten Jombang, kami menyampaikan minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” ujarnya.
Hadi menegaskan, momentum pasca-Lebaran ini menjadi titik awal memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Kolaborasi dinilai penting untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih optimal.
“Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi demi mewujudkan visi Jombang maju dan sejahtera untuk semua,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi menjelaskan, penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“LKPJ disampaikan satu kali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ini menjadi bahan evaluasi DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.
Warsubi memaparkan, LKPJ 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan visi “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”.
Dari sisi capaian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jombang pada 2025 tercatat 76,37, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 75,67.
Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan tren positif, naik menjadi 5,34 persen dari sebelumnya 5,15 persen.
“Ini menunjukkan aktivitas perekonomian daerah berjalan cukup baik,” katanya.
Di sektor infrastruktur, Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) mencapai 0,7197 atau melampaui target. Sementara Indeks Kualitas Lingkungan terealisasi 58,98 atau 99,88 persen dari target.
Tak hanya itu, Indeks Kesalehan Sosial (IKS) juga mengalami peningkatan menjadi 88,61 dari sebelumnya 87,65.
“Capaian ini menunjukkan penguatan nilai sosial, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor berjalan baik,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Warsubi juga menyinggung sejumlah kebijakan strategis sepanjang 2025. Di antaranya Perda Penanggulangan Kemiskinan, Perda Pendidikan Wawasan Kebangsaan, hingga program desa maju dan sejahtera.
Selain itu, berbagai rekomendasi DPRD juga telah ditindaklanjuti, mulai dari peningkatan pendapatan daerah, operasi pasar, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, hingga penguatan sektor pendidikan dan pertanian.
“Seluruh kebijakan dan program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang secara berkelanjutan,” pungkasnya.
