BERITABANGSA.ID, KOTA BATU – Proyek renovasi ruang guru dan kepala sekolah di SMPN 4 Kota Batu berujung ironi. Alih-alih menghadirkan fasilitas baru yang lebih representatif, sekolah itu kini menyuguhkan pemandangan atap terbuka, rangka bangunan terhenti, dan pondasi cakar ayam yang terbengkalai.
Proyek senilai Rp1,2 miliar yang bersumber dari APBD 2025 tersebut dilaporkan mandek sejak September tahun lalu. Hingga kini, pekerjaan tak menunjukkan tanda-tanda kelanjutan.
Di lokasi proyek, hanya tersisa material bangunan yang menumpuk dan bekas galian pondasi yang dibiarkan menganga.
Renovasi yang semula ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan tenaga pendidik itu berhenti pada tahap pembongkaran.
Aktivitas konstruksi tak lagi terlihat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai tata kelola proyek dan pengawasan pelaksanaannya.
Anggota DPRD Kota Batu dari Fraksi PDI Perjuangan, Khamim Tohari, mengaku menerima banyak keluhan dari wali murid di Kecamatan Bumiaji, daerah pemilihannya.
Ia menilai kasus proyek sekolah mangkrak seperti ini tergolong langka di Kota Batu yang selama ini dikenal relatif tertib dalam pengelolaan pembangunan.
“Saya heran. Dulu ketika saya kawal pembangunan SMPN 7 Batu, prosesnya berjalan lancar. Sekarang ini, renovasi ruang guru saja bisa berhenti total,” ujarnya.
Khamim menilai persoalan ini bukan sekadar soal bangunan fisik yang tertunda, melainkan menyangkut hak masyarakat atas layanan pendidikan yang layak.
Ia mengingatkan bahwa anggaran yang digunakan berasal dari uang publik, sehingga setiap tahapan harus akuntabel.
“Ini anggaran negara, uang rakyat. Seharusnya dikelola optimal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan sampai ada persoalan dalam proses tender atau praktik-praktik yang justru membuat kontraktor tidak bisa bekerja maksimal,” katanya.
Ia mendorong pemerintah daerah menelusuri akar persoalan secara terbuka, termasuk mengevaluasi aspek perencanaan, pengadaan, dan pengawasan proyek.
Transparansi, menurut dia, penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nurhidayat, menyatakan pihaknya masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan.
Audit tersebut diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai penyebab mandeknya proyek.
Menurut Alfi, setelah hasil audit diterima, dinas akan berkonsultasi dengan pimpinan daerah guna menentukan langkah lanjutan.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan kegiatan belajar mengajar di SMPN 4 tidak terganggu dan fasilitas yang layak tetap bisa diwujudkan,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan proyek tersebut akan dilanjutkan atau apakah akan dilakukan tender ulang.
Di tengah ketidakjelasan itu, para guru tetap menjalankan tugas di tengah kondisi bangunan yang belum sepenuhnya pulih.
Kasus ini menambah daftar pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam memastikan setiap rupiah belanja publik benar-benar berujung pada manfaat.
Di sektor pendidikan, keterlambatan bukan sekadar soal administrasi, melainkan menyangkut kualitas ekosistem belajar yang menentukan masa depan generasi berikutnya.
