BERITABANGSA.ID, JEMBER – Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar pertemuan bertajuk ‘Silaturahmi dan Refleksi Kebangsaan’ yang berlangsung di sekretariat Forum Pengawal dan Pembinaan Ideologi Pancasila (FPPIP) Jember, Jalan Tawangmangu Gang Kavling Nomor 2, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Minggu 30 November 2025.
Acara tersebut tidak hanya dihadiri para alumni GMNI Jember, bahkan dari berbagai daerah lainnya, di antaranya Bondowoso, Banyuwangi, Malang dan Surabaya.
Dimoderatori oleh Lukman Winarno, acara tersebut diisi oleh beberapa narasumber di antaranya, Profesor Doktor Bambang Soepeno, Doktor Kristiya Kartika, Doktor Djayus, dokter Subagio, Doktor Hari Dwi Sasono, Sinung Sidrajat, dan Hary Priyatno.
Profesor Bambang Soepeno meminta para alumni GMNI maupun yang sedang aktif di organisasi tersebut, untuk aktif menyikapi situasi carut-marutnya kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Setidaknya menganalisis dengan disiplin ilmu masing-masing, yang kemudian membuat formulasi khusus untuk memperbaiki carut marutnya kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini,” ujar Profesor Bambang.
Sedangkan Doktor Kristiya Kartika lebih banyak menceritakan perjalanannya saat masih aktif di GMNI, yang kemudian menjadi wawasan bagi para peserta yang hadir. Dia menghadiri acara tersebut secara daring.
Kristiya sendiri pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di GMNI pada era 80-an, di antaranya Ketua DPC GMNI Jember, dan Ketua Presidium GMNI.
Peringatan Tuhan Sudah Nyata
Kritik tajam atas keserakahan pejabat di Indonesia dilontarkan oleh narasumber dokter Subagio. Dia menegaskan bahwa bencana alam yang terjadi di Sumatera merupakan peringatan Tuhan yang nyata atas keserakahan itu.
“Tuhan sudah memperingatkan dengan nyata, berupa bencana yang terjadi di Sumatera saat ini, akibat dari keserakahan pejabat-pejabat di negeri ini. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh kawan untuk segera merumuskan apa yang akan kita kerjakan besok untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur,” ujar Subagio.
Subagio juga menyinggung Bandara PT. IMIP di Morowali, yang diduga tidak dalam pengawasan negara, bahkan publik menilai bandara tersebut sebagai perwujudan negara dalam negara.
“Tidak logis juga apabila Menhan Sjafrie Sjamsoeddin tidak paham akar permasalahan di Bandara PT. IMIP tersebut. Saya yakin beliau paham. Artinya apa, kalau Whoosh itu barangkali si Mulyono itu mungkin sudah dapat beberapa triliun, kemudian Bandara IMIP di Morowali itu juga dapat berapa, di samping itu Freeport itu juga dijadikan menjadi 190 tahun, lah ini tanggung jawab atas itu semua kan sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan,” lanjut Subagio.
Subagio mengakhiri pemaparannya dengan mengingatkan para alumni GMNI untuk menentukan formula untuk dibahas bersama guna memperbaiki Indonesia.
Sudah Surplus Beras, Kenapa Masih Impor?
Kebijakan pemerintah Indonesia soal impor beras menjadi fokus kritik yang dilontarkan narasumber Doktor Hari Dwi Sasono.
Dia menyebut bahwa selama ini produksi beras di Indonesia sebenarnya sudah surplus. Doktor Hari mengawali pemaparannya dengan membuka data Badan Pusat Statistik (BPS) guna menganalisa kebutuhan dan ketersediaan beras.
Berdasarkan data BPS, pada 2023 Indonesia mampu memproduksi beras sebanyak 53 juta ton, pada 2024 turun di angka 52 juta ton. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada 2025, sejumlah 284 juta jiwa.
Dia lantas menunjukkan data BPS mengenai jumlah penduduk berdasarkan usia, mulai dari usia 0-9 tahun terdapat 22.752.600 jiwa, usia 10-64 terdapat 240.102.900 jiwa dan usia 65 ke atas terdapat 21.583.300, sehingga total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 284.438.800 jiwa.
“Dengan asumsi saya seharinya makan nasi sebanyak 2 ons, maka dalam setahun butuh 20.479.531 ton. Sedangkan produksi beras diketahui berdasarkan data BPS pada 2023 itu 53 juta ton, dan pada 2024 itu 52 juta ton pertahunnya, artinya di sini berdasarkan data sudah surplus beras, lalu kenapa masih impor?,” ujar Doktor Hari Dwi Sasono.
Untuk diketahui berdasarkan data BPS, Indonesia melakukan impor beras sejumlah 3,06 juta ton pada 2023. Sedangkan pada 2024, Indonesia mengimpor beras sebanyak 4,52 juta ton.
Hari melanjutkan, data BPS mengenai jumlah produksi beras pertahun itu menghitung perhektar sawah petani di Indonesia menghasilkan 2,65 ton perhektar.
“Dengan persepsi BPS itu yakni perhektarnya dihitung 2,65 ton beras saja sudah surplus, padahal kondisi riilnya perhektar itu mampu menghasilkan 8 ton bahkan lebih, artinya kondisi riil itu sebenarnya sudah sangat surplus, lalu mengapa masih impor beras,” lanjutnya.
Mungkin kah Terwujud Keadilan di Indonesia?
Narasumber Doktor Djayus menyoroti keluhan publik mengenai keadilan. Dia membedah hal tersebut dengan mengibaratkan politik itu merupakan lokomotif kereta api, sedangkan hukum sebagai relnya.
“Kita harapkan hukum dan politik tidak akan pernah bertemu pada satu titik, namun menghantarkan kepada satu titik tertentu. Oleh karena itu, pertanyaannya, siapa yang di antara dua ini (politik dan hukum) yang menjadi panglima? Masalahnya yang selama ini menjadi panglima itu adalah politik,” ujar Doktor Djayus.
Dia menegaskan selama hukum tidak dijadikan panglima dalam bernegara, maka jangan bertanya keadilan.
“Maka saya tegaskan, keadilan tidak akan pernah terwujud, sepanjang hukum itu tidak menjadi panglima. Kebijakan itu menghasilkan hukum berupa peraturan perundang-undangan, siapa pembuat kebijakan, maka kata kunci terakhir yang ingin saya sampaikan adalah partai politik. Baik buruknya negara Indonesia terletak pada partai politik maka tanggung jawab partai politik sangat besar,”tegasnya.
Sementara itu, salah satu panitia acara ini, Ketty Tri Setyorini menyampaikan bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut. Dia menyampaikan beberapa alumni GMNI telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah selanjutnya.
“Bulan depan di Bondowoso, Januari di Banyuwangi, dan seterusnya secara bergilir daerah Tapal Kuda plus,” rincinya.
