BERITABANGSA.ID, MALANG – Harga acuan ikan (HAI) telah telah diundangkan pemerintah. Untuk melihat dampaknya di bawah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi XII. Moreno Suprapto, menyerap aspirasi nelayan Sendang Biru, yang difasilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap, Minggu (26/10/2025).
Kunjungan kali ini tak lain untuk beraudiensi dengan nelayan PPP Pondokdadap terkait pembahasan harga acuan ikan.
Audiensi dilaksanakan untuk mendapatkan titik temu, di mana para nelayan dapat menerima hasil keputusan perundangan yang telah disahkan, namun peraturan itu tidak memberatkan bagi nelayan.
Dalam audiensi itu, anggota Komisi XII DPR RI didampingi oleh Kepala UPT PPP Pondokdadap, Budi Setyono.
Pertemuan yang berlangsung di aula pelabuhan itu berjalan dinamis dan hidup. Para nelayan diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan kendala dalaam penerapan harga acuan ikan.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang konstruktif antara pembuat kebijakan dan masyarakat nelayan sebagai pihak yang terdampak langsung oleh regulasi itu.
Para anggota Komisi XII DPR RI menegaskan tujuan utama dari pembahasan harga acuan ikan adalah untuk menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan usaha perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
Dalam kesempatan itu, mereka menjelaskan penetapan HAI akan terus disesuaikan dengan kondisi pasar, biaya operasional, dan dinamika hasil tangkapan di berbagai wilayah.
“Dengan adanya dialog terbuka ini, pemerintah dan nelayan diharapkan dapat menemukan solusi terbaik agar kebijakan yang diterapkan bersifat adil dan adaptif terhadap kondisi lapangan,” ujar mantan pembalap Nasional ini, Moreno.ĺ
UPT PPP Pondokdadap mengambil peran aktif dalam memfasilitasi kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat pesisir.
Menurut Budi Setyono, selain menjadi wadah menyampaikan aspirasi, audiensi ini juga memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan pelaku usaha perikanan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sektor perikanan tangkap di wilayah Jawa Timur.
“Diharapkan hasil dari pertemuan ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih berpihak kepada nelayan serta berkontribusi terhadap pembangunan perikanan yang berkelanjutan,” tegasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
