BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Anggota Komisi X DPR RI, HM Purnamasidi, yang akrab disapa Bang Pur, menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan insan pers, khususnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dalam mengawal kebijakan pendidikan di daerah. Menurutnya, kolaborasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan baik di awal maupun di akhir masa reses, agar komunikasi dan umpan balik (feedback) dari lapangan dapat tersampaikan secara utuh.
“Sinergi seperti ini penting. PWI menjadi mitra strategis dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Saya berharap komunikasi seperti ini bisa dilakukan sesering mungkin, supaya apa yang sudah dilakukan di dapil bisa dievaluasi dan dikembangkan,” ujar Bang Pur dalam kegiatan dialog bersama PWI Lumajang, di salah satu cafe, Minggu (9/11/2025).
Bang Pur juga menyinggung soal proses amandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang tengah berjalan. Menurutnya, jaminan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan masih menyisakan ketimpangan dalam pelaksanaannya di berbagai daerah.
“Kalau dilihat, dari total sekitar Rp760 triliun anggaran pendidikan nasional, ada sekitar Rp500 triliun yang terserap langsung ke sektor pendidikan. Namun, sebagian lainnya justru digunakan di luar program inti pendidikan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar kurang lebih Rp200 triliun. Jadi, 20 persen itu belum sepenuhnya kembali ke ruang kelas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dinilai belum mampu menutupi seluruh kegiatan belajar-mengajar selama satu tahun penuh.
“Dana BOS itu masih jauh dari cukup. Sekolah seringkali harus mencari cara agar proses belajar tetap jalan,” tambahnya.
Kata Bang Pur, masih banyak tenaga pendidik yang enggan ditempatkan di daerah terpencil karena gaji yang diterima sama dengan mereka yang mengajar di kota. Kondisi ini memperlebar ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah.
“Kalau gaji sama, tapi beban dan tantangan di daerah terpencil jauh lebih berat, tentu banyak guru yang enggan. Ini perlu kebijakan afirmatif. Saya mendorong agar urusan pendidikan dan kesejahteraan guru diambil alih langsung oleh pusat, supaya bisa lebih seimbang,” ujarnya.
Selain itu, Bang Pur menyoroti adanya 1739 angka putus sekolah (APS) di Kabupaten Lumajang hingga September 2025, serta sistem zonasi pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya adil.
“Zonasi seharusnya menjamin pemerataan akses, tapi di lapangan banyak daerah tidak punya menu kebijakan yang fleksibel karena semua ditetapkan pusat melalui Kemendagri,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bang Pur juga menyoroti penggunaan aplikasi SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah) yang menjadi alat distribusi belanja Dana BOS.
“Harga-harga di SIPLah tidak bisa dipantau dengan baik, bahkan ada indikasi hanya melibatkan orang-orang terdekat. Saya dorong agar aplikasi ini dikaji ulang agar lebih transparan,” tegas politisi Golkar ini.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran kepala sekolah sebagai guru penggerak yang memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan pendidikan di lingkungan sekolah.
“Tapi jangan sampai tanggung jawab mereka besar, sementara tunjangannya sama dengan guru biasa. Ini juga harus diperhatikan pemerintah,” tandasnya.
Kata Wakil Rakyat Dapil Lumajang Jember ini, semua persoalan pendidikan dari kesejahteraan guru, anak putus sekolah, hingga transparansi anggaran, hanya bisa diselesaikan melalui kolaborasi multipihak, termasuk DPR, pemerintah, dan media.
“Media, khususnya PWI, punya peran luar biasa dalam menyampaikan realitas di lapangan. Dari situ kami di Komisi X bisa membawa aspirasi yang konkret ke Senayan. Tujuannya satu: memutus rantai ketimpangan pendidikan dan menjamin masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
