BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama atau Ning Lia, menghadiri bimbingan teknis (Bimtek) pelaporan pemenuhan hak asasi manusia yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Jumat (26/9/2025).
Di sini Ning Lia memberi sejumlah catatan strategis terhadap program unggulan nasional, keberlanjutan industri media, hingga isu-isu pelanggaran HAM di Jawa Timur.
Ning Lia menyampaikan apresiasi terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, ia menekankan perlunya pemerintah menyiapkan kebijakan strategis yang mampu menghubungkan tenaga kerja Indonesia dengan industri global.
“Yang pertama tentu saya apresiasi program unggulan Presiden Prabowo. Tetapi penting juga ada langkah konkret bagaimana tenaga kerja kita masuk dalam industri global. Itu sangat krusial,” ujarnya.
Selain tenaga kerja, Ning Lia menyinggung pentingnya keberlanjutan bisnis media nasional. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan jurnalis dan daya saing industri media dalam negeri.
“Kemarin bersama rekan-rekan media, kita membahas bagaimana industri media bisa berkelanjutan. Jangan sampai justru kita banyak mendukung industri global milik negara lain. Salah satu usulan saya adalah relaksasi pajak, misalnya penghapusan PPh untuk jurnalis dan penghapusan PPN untuk iklan,” paparnya.
Ning Lia juga mendorong Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur agar membuka ruang pengaduan yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurutnya, pelanggaran HAM tidak hanya menyangkut program Sekoper Gizi, melainkan juga mencakup isu pekerja seperti penahanan ijazah, lembur tanpa kompensasi, hingga praktik menyimpang yang dilakukan oknum tertentu.
“Kasus penahanan ijazah, karyawan yang bekerja di luar jam kerja tapi tidak mendapat uang lembur, itu jelas pelanggaran HAM. Bahkan profesi tertentu seperti notaris pun perlu dikawal agar tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat, Ning Lia menyoroti pentingnya memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, guru yang ditempatkan di sekolah berbasis boarding school sebaiknya tidak jauh dari domisili mereka.
“Guru-guru di Sekolah Rakyat mengabdi untuk anak-anak dari keluarga pra-sejahtera. Beban pengabdian mereka sudah besar, jangan ditambah lagi dengan penempatan yang jauh dari tempat tinggal. Minimal ada kebijakan yang menyesuaikan domisili,” jelasnya.
Sementara untuk program Makan Bergizi Gratis, Ning Lia menilai evaluasi tetap perlu dilakukan, tetapi tidak terburu-buru dengan langkah ekstrem.
“Perlu pengawasan ketat. Jika ada kasus keracunan, jangan buru-buru menyalahkan programnya secara total. Bisa jadi ada oknum di lapangan yang bermain. Jadi pengawasannya yang harus diperkuat,” ujarnya.
Sekadar informasi, Ning Lia, adalah Anggota DPD RI asal Jawa Timur.
Ia dikenal sebagai tokoh muda perempuan NU yang aktif menyuarakan isu pendidikan, kesejahteraan masyarakat, hingga kebijakan publik yang pro-rakyat.
Latar belakangnya sebagai akademisi dan aktivis sosial membuatnya kerap memberikan perspektif kritis dalam berbagai forum resmi maupun kegiatan masyarakat.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
