BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) pelaporan pemenuhan hak asasi manusia, Jumat (26/9/2025).
Forum ini menitikberatkan pembahasan pada program Sekoper Gizi (Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis), bagian dari proyek strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kanwil Kemenham Jatim, Toar RE Mangaribi, anggota DPD RI, Lia Istifhama, Kepala Pusat Studi HAM Unitomo, Vieta Imelda Cornelis, serta akademisi Universitas Airlangga Haidar Adam. Diskusi dipandu oleh Yuska Harimurti sebagai moderator.
Dalam sesi doorstop, Toar menegaskan Bimtek ini merupakan bagian dari mekanisme pelaporan implementasi program Presiden, khususnya di Jawa Timur.
Dia menyebut tim dari Kanwil Kemenham telah turun langsung meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Karena program ini baru berjalan, tentu masih ada kekurangan. Namun dengan masukan yang konstruktif, kami berharap pelaksanaan di Jawa Timur bisa sesuai target. Anak-anak di sekolah rakyat, baik SD, SMP, maupun SMA, bisa mendapatkan pendidikan berkualitas sekaligus akses makan bergizi,” ujar Toar.
Hasil monitoring tersebut, lanjutnya, akan dirangkum dan dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM untuk kemudian diteruskan kepada Presiden.
Bimtek menghadirkan tiga narasumber utama Vieta Imelda (Unitomo) membawakan materi terkait implementasi Makan Bergizi Gratis, Haidar Adam (Unair) menjelaskan konsep dan pelaksanaan Sekolah Rakyat, sementara Lia Istifhama (DPD RI) memaparkan strategi penguatan Koperasi Merah Putih.
Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Heri Wuryanto, menegaskan bahwa program-program ini sejatinya merupakan bagian dari pemenuhan HAM masyarakat Indonesia.
“MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi,” kata Heri.
Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan. Program ini dijalankan melalui lembaga baru, yakni Badan Gizi Nasional (BGN) dan unit pelaksana daerah bernama SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Keterbatasan sumber daya manusia serta struktur organisasi yang belum terbentuk di seluruh kabupaten/kota menjadi kendala yang harus segera diatasi.
“Walaupun ada kekurangan, kami memberi apresiasi. Program ini membawa manfaat nyata, baik bagi anak-anak sekolah melalui akses gizi yang lebih baik, maupun bagi masyarakat desa lewat pemberdayaan Koperasi Merah Putih. Evaluasi akan terus kami lakukan agar pelaksanaannya semakin optimal,” pungkasnya.
Melalui forum ini, diharapkan sinergi antar lembaga dapat memperkuat implementasi Sekoper Gizi di Jawa Timur, sehingga tujuan utama proyek strategis nasional dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
