BERITABANGSA.ID, PROBOLINGGO – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersama Komisi IX DPR RI terus menggalakkan strategi percepatan penurunan stunting melalui kegiatan fasilitasi teknis lintas daerah. Salah satunya kegiatan di Kantor Bupati Probolinggo, Minggu (13/7/2025), sebagai lanjutan intervensi serupa yang sebelumnya digelar di Kota Madiun.
Di Probolinggo, komitmen lokal tampak nyata melalui sambutan Wakil Bupati Haji Fahmi Abdul Haq Zaini, yang akrab disapa Ra Fahmi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menggencarkan aktivasi posyandu hingga ke desa-desa sebagai langkah konkret dalam pencegahan stunting.
Menurut Ra Fahmi, langkah tersebut melibatkan kolaborasi multipihak mulai dari pemerintah desa, perangkat lintas dinas seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, hingga partisipasi aktif organisasi perempuan.
Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang kondusif untuk aksi kolektif.
Organisasi perempuan seperti Aisyiyah dan Muslimat turut digandeng sebagai agen perubahan di tingkat komunitas.
Namun, di tengah upaya tersebut, data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo masih menghadapi tantangan serius, dengan angka prevalensi stunting mencapai 35 persen pada tahun terakhir.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, menyoroti fenomena ini sebagai alarm keras yang memerlukan respons cepat dan terukur.
Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data melalui klasterisasi penyebab stunting, termasuk faktor kemiskinan, penyakit bawaan, pola asuh, sanitasi, serta akses air bersih. Pemahaman terhadap akar masalah menjadi kunci efektivitas intervensi.
Kepala Dinas DP3A P2KB Kabupaten Probolinggo, Hudan Syarifudin, menambahkan bahwa peningkatan kualitas pengasuhan menjadi fondasi utama pencegahan stunting sejak dini.
Ia menyampaikan rencana perluasan Program Sekolah Orang Tua Hebat ke desa-desa, dengan muatan materi yang mencakup gizi, stimulasi tumbuh kembang, hingga pola asuh positif.
Inisiatif ini akan diperkuat melalui nota kesepahaman bersama pemerintah desa dan kecamatan, serta dukungan dana desa yang diarahkan secara strategis untuk penguatan gizi masyarakat.
