Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa isu stunting harus dilihat sebagai tanggung jawab kolektif yang tidak hanya menjadi beban sektor kesehatan, melainkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, pelibatan organisasi perempuan menjadi kekuatan sosial yang harus terus diperkuat dalam upaya ini.
Sekretaris BKKBN RI, Profesor Budi Setiyono, turut menyoroti tantangan pengasuhan anak di era digital. Ia menyampaikan bahwa durasi penggunaan gawai pada anak perlu dikelola secara bijak agar tidak mengganggu aspek perkembangan kognitif maupun sosial.
Ia juga mendorong optimalisasi pemanfaatan data Keluarga Risiko Stunting sebagai instrumen dasar untuk intervensi berbasis lokasi dan kebutuhan spesifik rumah tangga.
Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari sepuluh kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk Madiun, Blitar, Kediri, Magetan, Pacitan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Jombang, dan Mojokerto. Pertemuan ini menjadi forum konsolidasi gagasan, berbagi praktik baik, serta memperkuat sinergi antardaerah dalam penanganan stunting.
Berdasarkan data SSGI Kementerian Kesehatan tahun 2022, angka prevalensi stunting nasional berada di level 21,6 persen, sedangkan Kabupaten Probolinggo tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka tertinggi di Jawa Timur.
Pemerintah pusat menetapkan target penurunan prevalensi stunting nasional hingga 14 persen pada 2024. Oleh karena itu, inisiatif seperti fasilitasi teknis ini menjadi langkah strategis untuk menyokong pencapaian target nasional.
Langkah-langkah lintas sektor dan pendekatan holistik melalui Program Bangga Kencana diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
