Konsolidasi lahan pertanian, kata Lutfie, bisa menjadi solusi bagi progam ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Mekanismenya, dikelola secara bersama dalam satu manajemen produksi yang hasilnya dibagikan secara proporsional sesuai sharing luasan lahan pada integrasi kawasan pertanian tersebut. Tentu dengan dukungan modal dan teknologi yang memadai.
Melalui integrasi dan pengelolaan lahan skala luas secara bersama, kata Lutfie, terbukti lebih produktif dan lebih memberi nilai tambah kepada petani pemilik lahan. Mereka lebih diuntungkan karena didukung oleh sistem pertanian moderen.
“Dulu saat masih sendiri – sendiri, justru semangatnya tidak sebergairah sekarang. Dulu mereka hanya menunggu tanaman padi saja. Sekarang semua tanaman dilakukan. Harusnya pola seperti ini yang dikembangkan pemerintah. Intensifikasi harus dikedepankan sebelum melakukan ekstensifikasi lahan ke ruang hutan,” tegasnya.
Lutfie juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengetatan anggaran – yang diberlakukan secara menyeluruh. “Harusnya sektor – sektor tertentu, khususnya pertanian justru ditambah anggarannya, bukan dikurangi. Bahkan seharusnya anggaran pertanian ditetapkan melalui UU minimal 20% seperti pada sektor pendidikan. Kita ini masih butuh investasi teknologi pertanian, butuh benih unggul, butuh pupuk subsidi dalam skala besar, dan saluran irigasi di segala penjuru lahan pertanian. Ini yang seharusnya dipikirkan,” beber Lutfie.
Secara umum, kata Lutfie, konsolidasi lahan publik dalam sektor pertanian sejatinya adalah peluang untuk penataan kembali lahan-lahan pertanian agar diperoleh produktivitas yang tinggi, pengelolaan yang efisiensi, sehingga hasil dari pemilik lahan bisa optimal.
“Dengan lahan yang lebih luas setelah integrasi, memungkinkan penggunaan teknologi dan metode tahapan tanaman lebih efisien, akses jalan, irigasi, dan distribusi hasil panen juga berjalan secara terintegrasi,” tukasnya.
Menurut Anna Lutfie, pola konsolidasi ini akan lebih kuat lagi jika diperkuat oleh dukungan pemerintah – terutama dalam aspek permodalan, serta kebijakan yang kuat. “Meski sektor pertanian hanya menyumbang 12% terhadap PDB, tapi sektor ini berkontribusi 32% terhadap serapan kerja. Dan yang terpenting, jka pertanian kuat, maka kita bisa memutus ketergantungan impor dan mencapai kedaulatan pangan,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
