BERITABANGSA.ID, BONDOWOSO – Sebulan pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 Bondowoso. Jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) melakukan pemetaan kerawanan.
Di antaranya, yakni bencana hidrometerologi di tengah Pemilu, hingga netralitas kepala desa dan penyelenggara.
Pj Bupati Bondowoso, Muhamad Hadi Wawan Guntoro, menyampaikan, dalam menyusun peta kerawanan ini instansi Polri melihat beberapa indikator. Di antaranya yakni geografis, komunikasi, netralitas, hingga pasangan calon.
“Bondowoso mungkin saja yang dominan faktor geografisnya, kemudian jadi tinggi di kerawanan,” terangnya usai Rakor peta kerawan Pilkada 2024, di Pendopo Kabupaten, Rabu (30/10/2024).
Ia membenarkan dalam rakor itu juga disebut salah satu netralitas Kades menjadi bagian kerawanan.
Kalau sudah ada yang melanggar sudah jelas pidana. Karena domainnya Pilkada itu, domain hukum.
“Edukasi, sosialiasi, komunikasi. Jelas sudah bahwa Kades harus netral,” tuturnya.
Menurutnya, ada beberapa kawasan yang masuk dalam peta kerawanan karena kondisi geografis. Seperti di Kecamatan Cermee, Ijen, dan Maesan.
“Artinya di kondisi yang kemarau aja sulit. Apalagi nanti kalau sudah hujan,” tuturnya.
Karena itulah, pihaknya akan memberikan rekomendasi pada KPU tentang pengiriman logistik ke daerah rawan geografis jika musim hujan.
“Poin-poin ini sudah menjadi perhatian belum. Daerah terpencil didahulukan, mumpung belum hujan,” jelasnya.
Senada disampaikan oleh Komandan Kodim 0822 Bondowoso, Letkol Arh Achmad Yani, mengatakan, masalah rawan cenderung kondisi alam yang paling signifikan. Ini berefek pada pendistribusian logistik.
Sementara, untuk kondisi masyarakat dinilainya landai.
“Bhabinsa pertama mereka meliat kondisi wilayah. Mereka bisa memberikan info,” jelasnya.
Ia mencontohkan kerawan kondisi alam yang seperti di wilayah Kecamatan Ijen. Yang secaa geografis potensi banjir dan longsor.
Kordiv PP-Datin Bawaslu Bondowoso, Ismaili menyebutkan, indikator peta kerawanan yang tadi sama dengn yang disusun oleh Bawaslu RI. Di antaranya yakni sosio kultural, dan letak geografis.
“Ada beberpa desa di beberapa kecamatan yang aksesnya sulit. Sehingga bisa jadi dipolitisasi potensi ketidak fair-an dalam pemungutan suara,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
