BERITABANGSA.ID, SAMPANG – Baru-baru ini sebutan “anak tiri” ramai dibicarakan karena disematkan ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Cholilurrahman.
Bukan tanpa sebab, munculnya sebutan itu diduga lantaran Kepala DPMD Cholilurrahman didepak dari susunan Tim evaluasi penjabat (Pj) Kades.
Padahal sebelumnya, di susunan tim evaluasi Pj Kades, Cholilurrahman, menempati posisi sebagai sekretaris. Namun, sekarang digeser jadi anggota.
“Kalau betul posisinya dari Sekretaris digeser jadi anggota itu artinya kinerja dari Kepala DPMD ini dinilai kurang maksimal. Jadi Pak Kadis harus berupaya meningkatkan kinerjanya. Masak pejabat sekelas kepala dinas mau disebut sebagai anak tiri, yang bener aja, rugi dong,” kata Rifai, Kamis (21/3/2024).
“Kalau tolak ukurnya dilihat dari kepangkatan, selama ini banyak kok yang tidak sesuai. Kenapa baru sekarang yang rame dan heboh,” imbuhnya.
Rifai mengatakan, dalam sebuah organisasi pemerintahan rotasi atau penggantian jabatan adalah suatu hal yang wajar dilakukan sebagai bagian dari upaya penyegaran. Dan ASN haruslah patuh dan taat kepada pimpinan.
“Pj Bupati bisa melakukan mutasi dan rotasi jabatan asalkan sesuai dengan ketentuan. Apalagi cuma mengganti struktur Tim evaluasi Pj Kades yang tidak memerlukan rekom dari Mendagri,” kata Rifai.
Oleh karena itu, Rifai meminta Pj Bupati Sampang agar fokus dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan yang berlaku.
“Pak Pj jangan ragu dalam memimpin pemerintahan Sampang. Selama itu tidak menyalahi aturan, gas terus, dan saya yakin anda itu orang baik, hanya orang punya penyakit hati yang tidak suka dengan ada,” pungkas Rifai.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
