BERITABANGSA.ID-SAMPANG– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang melaksanakan rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan laporan keterangan pertanggungjawabkan (LKPJ) Bupati Sampang 2022 di gedung Grha DPRD Sampang, Selasa (28/03/2023).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sampang Fadol, yang didampingi oleh Wakil Ketua I Fauzan Adima Wakil ketua II Amin Afif Tirtana, yang dihadiri oleh Bupati Sampang H Slamet Junadi dan wakil bupati Sampang H Abdullah Hidayat, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam arahannya Ketua DPRD Kabupaten Sampang menyampaikan, penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban setiap kepala daerah kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
“Penyampaian LKPJ ini merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional kepala daerah kepada DPRD sesuai dengan peraturan berlaku. dan juga nantinya setelah mendengarkan penyampaian LKPJ dari Bupati, selanjutnya akan ada penyampaian Bapemperda,” ucapnya
Dalam penyampaian LKPJ, Bupati Sampang Slamet Junaidi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan capaian 5,27%.
“Hal ini tentu saja sebagai wujud keberhasilan program unggulan untuk pemulihan ekonomi, sehingga pertubuhan ekonomi dikabupaten Sampang bisa mengalami peningkatan,”ujarnya
Sementara itu, terkait dengan angka kemiskinan di Kabupaten Sampang, H.Salamet junaidi mengatakan bahwa persentase penduduk miskin tahun 2022, sebesar 21,61%, atau turun sebesar 2,15% dibandingkan dari tahun 2021.
“Maka dari itu, berdasarkan angka kemiskinan tersebut, menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sampang untuk terus mengkatkan kualitas program pembangunan supaya bisa semakin meretas angka kemiskinan, sehingga target kami pada tahun 2024 bisa tercapai,” ungkapnya.
Selanjutnya saat penyampaian laporan BAPEMPERDA Dedi dores menyampaikan, Raperda tentang pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal.
Menurut Dedi Dores, maraknya budaya asing dan moderenisasi di tengah-tengah Masyarakat khususnya generasi muda membuat keberadaan kesenian tradisional dan budaya lokal tergeser bahkan terancam menghilang jika tidak dilestarikan.
“Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Sampang menginisiasi Raperda tentang pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal, guna untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kesenian tradisional dan kebudayaan lokal agar tetap terjaga dan lestari,” pungkasnya.
(Advertorial)
