Itu sebagai tindak lanjut penyerahan DIPA Induk dan Buku Daftar Alokasi TKD 2023 dari Presiden RI kepada Gubernur Khofifah di Istana Negara Jakarta, pada 1 Desember 2022 lalu.
Menurutnya, DIPA dan TKD ini, harus disambut langkah strategis khususnya mengantisipasi tantangan ekonomi masa depan.
Katanya pencairan anggaran ini harus ‘sat set’ dan serapan anggaran harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Agar kemanfaatan bisa tercapai maksimal.
Beberapa perwakilan satuan kerja di Provinsi Jatim penerima DIPA antara lain Kodam V Brawijaya, Polda Jawa Timur, Koarmada II, BPS Jatim, Perwakilan BPK Jatim, dan UINSA.
Sedangkan, buku alokasi TKD 2023 diserahkan kepada Sekdaprov Jatim Adhy Karyono dan 38 bupati/wali kota di Jatim atau yang mewakili.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, Taukhid mengatakan, alokasi belanja negara TA. 2023 yakni APBN sebesar Rp3.061,17 triliun.
“APBN 2023 ditetapkan dalam situasi yang sebagian orang mengatakan banyak ketidakpastian. Tapi kami dari pemerintah dan kementerian keuangan selaku otoritas fiskal dengan tegas mengatakan InsyaAllah kita memiliki kepastian sesuai kesepakatan antara parlemen dan juga pemerintah,” katanya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
