Pemerintahan

DPR RI Komisi 8 Kunjungi Bondowoso, Bupati Mengadu Banyak Masalah Serius

83
×

DPR RI Komisi 8 Kunjungi Bondowoso, Bupati Mengadu Banyak Masalah Serius

Sebarkan artikel ini
Bupati
Bupati Bondowoso, Drs. Salwa Arifin saat sambutan dalam menyambut kunjungan kerja DPR RI ke Bondowoso

BERITABANGSA.COM-BONDOWOSO- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Komisi 8 melakukan kunjungan ke Kabupaten Bondowoso, Senin (1/8/2022).

Kunjungan disambut langsung oleh Bupati Bondowoso, Salwa Arifin bersama Kepala OPD di bawah naungan mitra kerja DPR RI Komisi 8.

Scroll untuk melihat berita

Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, mengatakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemkab berpedoman pada visi terwujudnya Bondowoso mandiri, ekonomi, lestari, sejahtera, adil dan terdepan dalam bingkai iman & takwa.

“Namun pada 2022 ini difokuskan pada peningkatan inovasi sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi, yang mendorong kemandirian dan percepatan pemulihan ekonomi,” ungkapnya.

Seiring dengan menurunnya kasus Covid-19, Kabupaten Bondowoso mulai bangkit kembali baik dari sisi ekonomi maupun sosial kemasyarakatannya, tetapi masih terdapat permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan serius.

“Pengangguran, kemiskinan masih meningkat, bencana alam, dan wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) pada hewan ternak,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bupati Salwa berharap, dengan kehadiran Komisi VIII DPR RI ke Bondowoso merupakan berkah untuk dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan pendanaan APBN.

“Semoga berkenan memberikan arahan atas upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bondowoso, sebagai panduan dalam bekerja dan berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara serta dapat membawa Bondowoso Melesat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, mengaku di Bondowoso memang banyak persoalan, oleh karena itu pihaknya bersama anggota yang lain melakukan kunjungan ke Bondowoso.

“Dalam penyaluran bantuan dari pusat itu Bondowoso terbelakang, artinya belum diperhatikan,” ujarnya.

Yandri menyebutkan salah satu contoh mendasar dalam penyaluran bantuan tentang madrasah yang belum mendapat bantuan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), sedangkan kabupaten/kota yang lain di Jawa Timur sudah memperoleh bantuan itu.

“Artinya ada diskriminatif terhadap Bondowoso,” ujarnya.

Ke depan, kata Yandri, jika ada bantuan SBSN yang nilainya lumayan untuk madrasah, pihaknya akan mendahulukan Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh bantuan.

“Sejatinya Bondowoso harus ini harus dibantu,” pungkasnya.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *