BERITABANGSA.COM-JOMBANG- Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jombang, siap menilai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang.
Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti kemitraan dengan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, yang menggandeng HIPMI untuk memberikan penilaian terhadap kinerja dinas tersebut di setiap daerah.
Dari surat undangan BPP HIPMI kepada BPD dan BPC se-Indonesia dengan nomor : 1720/A-1/sek/BPP/V/221, BPC HIPMI Jombang menanggapi serius dan profesional sebagai tim Penilai Kinerja PTSP 2022.
“Kami menyambut positif turunnya surat tersebut. Selain itu kami menyatakan siap dan sudah membentuk tim untuk menilai kinerja DPMPTSP Kabupaten Jombang, tepatnya di bagian PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu) dan PPB (Percepatan pelaksanaan berusaha) nya,” ujar Mahmudi Faton, Sekretaris Umum
HIPMI, Rabu (8/6/2022) pagi.
Selain membentuk tim, Mahmudi memastikan jika kini sudah ada 3 tahapan yang sudah dilakukan oleh BPC HIPMI Jombang, sebelum melakukan penilaian. Ketiga tahapan tersebut dipersiapkan secara matang, dengan upaya penilaiannya akan berjalan lancar.
“Yang pertama itu, tentu saja kita membentuk tim internal, siapa saja yang menilai nanti. Kemudian yang terakhir kedua yaitu, tim penilai kami sudah mencari beberapa sumber pelaku usaha terkait kinerja PTSP Jombang. Ketiga, forum kami akan dilaksanakan menjalang akhir penilaian dengan mengundang para pelaku usaha, institusi organisasi dan beberapa narasumber,” ujarnya
Dengan menggelar pertemuan bersama para pelaku usaha, institusi organisasi dan narasumber, menjadi langkah dalam membangun atmosfer investasi dunia usaha di Kota Santri Jombang ini.
“Ya langkah ini bertujuan untuk mempertegas sikap HIPMI dalam membangun atmosfer investasi dunia usaha Jombang. Makanya diakhir nanti kami undang semua itu,” bebernya.
Sementara itu, Mahmudi menjelaskan jika masih menemukan keganjalan dari pelayanan dinas terkait. Hanya saja masih belum bisa secara detail. Karena menurutnya, akan menggali atau mengetahui pasti kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu.
“Mendapati situasi yang sedang tidak baik perihal perizinan. Maka HIPMI memandang perlu ada sikap kooperatif dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan terhadap pengusaha. Azas kemaslahatan dan hajat hidup orang banyak dipakai,” imbuhnya.
>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google Beritabangsa.com
