BERITABANGSA.ID, MADIUN – Penguatan perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dinilai penting untuk menjamin keamanan aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Namun, perlindungan tersebut harus berjalan seimbang dengan prinsip netralitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Pandangan tersebut disampaikan Supriyanto, purnawirawan Polri yang kini berkecimpung di dunia media, Sabtu (21/11/2026).
Dia menilai, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada anggota kepolisian yang menjalankan tugas secara sah, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Supriyanto, tuntutan agar Polri bekerja secara profesional harus diikuti dengan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap anggota yang menjalankan tugas sesuai aturan.
“Jangan hanya menuntut polisi profesional, negara juga harus menjamin perlindungan hukum bagi anggota yang bertugas secara sah. Jangan sampai aparat yang sedang menegakkan hukum justru menjadi sasaran ancaman, intimidasi, maupun kekerasan,” ujar Supriyanto.
Ia menjelaskan, tugas kepolisian memiliki risiko tinggi. Anggota Polri di lapangan kerap menghadapi berbagai ancaman, mulai dari intimidasi, penghalangan tugas, kekerasan fisik, hingga risiko luka berat, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa.
Menurutnya, perlu ada kajian terhadap pembentukan regulasi khusus maupun penyempurnaan aturan yang telah berlaku. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terkait perlindungan anggota Polri dari ancaman, kekerasan, serta tindakan yang menghambat pelaksanaan tugas kepolisian.
Meski demikian, Supriyanto menegaskan bahwa perlindungan hukum bukan berarti memberikan kekebalan kepada anggota Polri. Setiap kewenangan harus dijalankan sesuai hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penguatan perlindungan terhadap aparat harus diimbangi dengan komitmen menjaga netralitas institusi kepolisian.
Menurutnya, Polri harus berdiri di atas semua golongan dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik maupun latar belakang.
“Polisi harus melindungi seluruh rakyat tanpa memandang pilihan politik, latar belakang, golongan, maupun perbedaan pandangan. Polri adalah alat negara, bukan alat kelompok, partai politik, ataupun kepentingan kekuasaan tertentu,” tegasnya.
Ia menambahkan, netralitas kepolisian tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Penggunaan kewenangan, seragam, fasilitas, anggaran, maupun institusi kepolisian tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.
Prinsip netralitas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Selain menyoroti perlindungan aparat dan netralitas, Supriyanto menegaskan bahwa setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum tetap harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Baginya, pangkat, jabatan, maupun kewenangan sebagai aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum.
“Prinsipnya harus seimbang. Negara melindungi polisi yang menjalankan tugas secara sah, polisi melindungi rakyat tanpa diskriminasi politik, dan polisi yang melanggar hukum tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada kekebalan hukum,” katanya.
Supriyanto juga mendorong agar gagasan penguatan regulasi tersebut dikaji secara komprehensif oleh pemerintah dan DPR dengan melibatkan unsur kepolisian, ahli hukum, akademisi, serta masyarakat sipil.
Menurutnya, regulasi yang dibentuk harus mampu memberikan perlindungan kepada aparat sekaligus menjamin hak masyarakat, transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas institusi kepolisian.
Ia berharap, keseimbangan antara perlindungan hukum, netralitas, dan penegakan disiplin dapat menjadi bagian dari upaya membangun Polri yang profesional, berintegritas, humanis, serta semakin dipercaya masyarakat.
“Polisi harus kuat karena hukum, bukan karena kekuasaan. Negara wajib melindungi polisi yang bekerja secara benar, tetapi hukum juga harus tetap berlaku bagi setiap anggota polisi yang melakukan pelanggaran,” pungkas Supriyanto.















