BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Transformasi perguruan tinggi tidak cukup berhenti pada pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas pembelajaran. Lebih dari itu, institusi pendidikan tinggi dituntut mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas sektor, serta pemerataan akses pendidikan.
Agenda tersebut dirumuskan dalam Matriks Aksi Perguruan Tinggi Berdampak, yang menjadi sintesis hasil Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026. Ketua Dewan Pendidikan Tinggi (DPT), T. Basaruddin, memaparkan matriks tersebut di Hall Lantai 1 Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C Universitas Airlangga (UNAIR), Jumat (13/11/2026).
Matriks tersebut memuat empat klaster strategis yang menjadi arah transformasi perguruan tinggi. Menurut Basaruddin, potensi perguruan tinggi di Indonesia sangat besar. Namun, kekuatan tersebut membutuhkan sinergi agar mampu menghasilkan manfaat yang lebih luas.
“Perlu adanya kolaborasi secara menyeluruh, mengingat potensi perguruan tinggi Indonesia yang sangat besar dan akan lebih besar lagi apabila potensi-potensinya dipersatukan,” jelas Basaruddin.
Klaster pertama berfokus pada penguatan tata kelola, kepemimpinan, dan keberlanjutan institusi. Sejumlah agenda yang menjadi perhatian meliputi penguatan otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi, pengembangan kepemimpinan transformasional, serta diversifikasi sumber pendanaan untuk menjaga keberlangsungan institusi.
Basaruddin menekankan pentingnya sistem evaluasi kinerja yang tidak hanya mengukur keluaran (output), tetapi juga hasil (outcome) dan dampak (impact).
Evaluasi tersebut perlu dilaksanakan secara terukur dan transparan, disertai tata kelola yang menjamin terwujudnya Good University Governance (GUG) serta otonomi perguruan tinggi.
“Perguruan tinggi perlu menerapkan sistem evaluasi kinerja yang terukur dan meliputi aspek output, outcome, dan impact secara transparan. Menerapkan sistem tata kelola yang menjamin terwujudnya GUG dan otonomi perguruan tinggi. Harapannya adalah terciptanya perguruan tinggi yang sehat dan menjadi kekuatan moral,” ujar Basaruddin.
Klaster kedua diarahkan pada transformasi pembelajaran, digitalisasi, dan penguatan kualitas lulusan. Salah satu agenda utamanya ialah mengintegrasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) secara bertanggung jawab dalam proses pembelajaran maupun asesmen.
Selain pemanfaatan AI, perguruan tinggi juga perlu memperkuat kematangan digital, integrasi sistem, serta keamanan data. Implementasi dan pengawasan penggunaan AI harus mengacu pada kebijakan nasional dan diterapkan melalui tata kelola yang jelas di tingkat institusi.
“Perguruan tinggi juga harus memperkuat pengukuran kematangan digital, integrasi, dan keamanan data, serta memastikan implementasi, pengawasan, dan pengelolaan penggunaan AI yang sesuai kebijakan nasional di tingkat perguruan tinggi. Dampaknya, akan terwujud tata kelola data dan AI yang terintegrasi, aman, transparan, dan akuntabel,” sebut Basaruddin.
Sementara itu, klaster ketiga menitikberatkan pada penguatan kemitraan dan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi melalui kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan masyarakat.
Kemitraan lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempercepat hilirisasi inovasi sehingga hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berhenti di lingkungan akademik, tetapi dapat dimanfaatkan secara lebih luas.
“Perguruan tinggi harus membuka diri dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna melakukan hilirisasi inovasi,” kata Basaruddin.
Pada klaster keempat, perhatian diarahkan pada perluasan akses, penguatan inklusi, dan pengembangan jejaring pendidikan tinggi.
Perguruan tinggi didorong meningkatkan layanan bagi kelompok rentan, memperluas kemitraan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta membangun kolaborasi antarkampus dan diaspora internasional.
Basaruddin menjelaskan, penguatan akses perlu dilakukan melalui pengembangan sistem afirmasi dan kemitraan dengan kelompok masyarakat yang selama ini kurang terwakili atau menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan tinggi.
“Perguruan tinggi mengembangkan sistem afirmasi dan kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat yang dinilai kurang terwakili atau memiliki keterbatasan akses. Melalui aksi ini, dapat tercipta kesetaraan akses yang berkeadilan dan penurunan ketimpangan,” tegas Basaruddin.
