BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Membuka akses masuk perguruan tinggi belum cukup untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keberlanjutan studi mahasiswa, kapasitas institusi pendidikan, hingga keterkaitan perguruan tinggi dengan kebutuhan pembangunan daerah menjadi persoalan lain yang perlu ditangani secara bersamaan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Klaster 4 dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026. Koordinator Panel Klaster 4, Nur Mayna, memaparkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat pemerataan pendidikan tinggi di wilayah 3T dalam forum yang berlangsung di Gedung Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C, Universitas Airlangga (UNAIR), Jumat (13/11/2026).
Menurut Mayna, transformasi pendidikan tinggi di wilayah 3T membutuhkan pendekatan menyeluruh. Kebijakan afirmatif, dukungan pendanaan, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi unsur penting untuk memastikan pemerataan tidak berhenti pada penerimaan mahasiswa baru.
Hasil pembahasan Klaster 4 merumuskan tiga agenda strategis. Pertama, memperkuat kebijakan nasional pendidikan tinggi melalui kebijakan afirmatif bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas institusi agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang kompetitif sekaligus menghasilkan lulusan berkualitas.
Kedua, memperluas pemerataan pendanaan dan menjamin keberlanjutan akses pendidikan. Mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi maupun kelompok rentan membutuhkan dukungan agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi.
Karena itu, keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan dunia industri perlu diperkuat melalui penyediaan beasiswa, subsidi pendidikan, serta skema pendanaan berkelanjutan.
Mayna menegaskan, kemitraan antarpemangku kepentingan tidak semestinya hanya berorientasi pada bantuan pembiayaan, tetapi juga harus membuka kesempatan pendidikan yang lebih inklusif.
“Penguatan akses pendidikan perlu didukung oleh berbagai pihak. Pemerintah, sektor swasta, dunia industri, dan masyarakat harus mengambil peran melalui kemitraan strategis, beasiswa, subsidi pendidikan, serta pendanaan yang berkelanjutan,” jelas Mayna.
Agenda ketiga adalah memperkuat ekosistem layanan pendidikan tinggi. Upaya tersebut mencakup peningkatan fasilitas pendidikan, ketersediaan tenaga profesional, serta penguatan layanan dan pendampingan bagi mahasiswa.
Di luar persoalan akses dan layanan, pendidikan tinggi di wilayah 3T juga dituntut memiliki keterkaitan lebih kuat dengan arah pembangunan daerah. Pendidikan, penelitian, dan inovasi perlu terintegrasi dengan prinsip ekonomi berkeadilan, peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan lingkungan.
Dalam kerangka tersebut, perguruan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga diharapkan berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat melalui riset dan inovasi yang aplikatif.
Pengetahuan serta kompetensi akademik perlu dikembangkan menjadi solusi yang relevan dengan kebutuhan daerah. Integrasi antara kesejahteraan masyarakat, pengetahuan lokal, penelitian, dan inovasi menjadi salah satu aspek yang ditekankan dalam pembahasan Klaster 4.
“Pendidikan tinggi perlu terhubung dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Integrasi kesejahteraan, pengetahuan lokal, riset, dan inovasi menjadi bagian penting untuk menghasilkan solusi yang tepat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Mayna.
