BERITABANGSA.ID, PROBOLINGGO – DPP Tapal Kuda Nusantara (TKN) murka menyusul mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Mundurnya Wapres dinilai bukan sekadar drama istana, tapi tamparan keras bagi DPR RI.
“Jangan hanya Gibran yang ditumbalkan, DPR yang meloloskan, DPR yang mengesahkan, sekarang DPR cuci tangan? Enak saja, mana tanggung jawabnya,” tegas Ketum DPP TKN, Prasetyo Eko Karso, Kamis (12/11/2026).
Kata Eko, Ormasnya ini adalah relawan yang dulu berdarah-darah memenangkan Prabowo-Gibran. Jangan buat pengorbanan itu jadi sia-sia karena ulah itu akan merusak tatanan demokrasi negara ini.
“Kami yang ada dalam 96 juta lebih suara rakyat yang memilih pasangan Prabowo Gibran tidak akan tinggal diam hanya dengan upaya upaya segelintir orang yang mempunyai niatan untuk merusak tatanan demokrasi negara ini,” bebernya.
Lebih lanjut, Ketua Umum TKN menuntut agar DPR segera buka-bukaan, menggelar sidang terbuka, memanggil KPU, Bawaslu, dan Kemendikdasmen.
“Seharusnya DPR RI memanggil pihak pihak terkait yang terlibat dalam pemilu 2024, agar masyarakat memahami duduk perkaranya, bukan malah memproses pemakzulan Wapres Gibran yang sekarang di bahas, proses Pemakzulan inilah yang saya katakan sebuah bukti bahwa mereka para wakil rakyat memang sengaja menunggu momen saat ini,” keluh Eko.
Wajar kalau, pihaknya menilai kegaduan bangsa ini merupakan ulah dari orang-orang yang dengan bangganya mengaku sebagai wakil rakyat. Dan apakah mereka juga merasakan bagaimana efek dari kegaduan ini, kalau ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan ada konflik antar masyarakat.
Dalam kesempatan itu juga, Ketua Umum Ormas Tapal Kuda Nusantara, menyerukan kepada semua anggotanya untuk melakukan aksi di masing-masing Kabupaten/Kota.
“Tapi ingat, kami diam bukan kami bodoh, jangan salahkan kami, jika kami menginstruksi kepada segenap DPW, DPC serta relawan Ormas Tapak Kuda Nusantara untuk mengepung gedung DPRD di daerah masing-masing untuk meminta pertanggung jawaban DPR RI,” tutup Eko.
Sementara itu, Ketua DPC TKN Kabupaten Lumajang, Noto, menerangkan kepada media ini, jika pihaknya telah dikunjungi berbagai pihak untuk menanyakan terkait dengan kegiatan aksi yang akan dilaksanakan oleh pihaknya.
“Kami hanya menunggu instruksi dari DPP saja, jika DPP sudah memberikan sinyal, maka pihaknya akan melaksanakan,” ucapnya.
Sedangkan dari pihak Kasat Intel Polres Lumajang, AKP Andrie Setyo Wibowo, masih belum memberikan statementnya terkait dengan adanya wanaca kegiatan aksi dari DPC TKN Kabupaten Lumajang ini.
