BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Ratusan massa Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Surabaya, Kamis (12/11/2026). Mereka memprotes putusan banding yang membebaskan Agustin dan Ranto dalam perkara dugaan penipuan dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp5 miliar.
Aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar proses penegakan hukum berlangsung secara adil dan transparan. AMI menilai putusan bebas terhadap kedua terdakwa menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama karena sebelumnya Pengadilan Negeri telah menyatakan mereka bersalah.
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor 2026/PID/2026/PT SBY itu menjadi sorotan lantaran menghasilkan keputusan berbeda dari pengadilan tingkat pertama.
Padahal, perkara tersebut telah melalui serangkaian proses hukum, mulai dari penyidikan kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan di persidangan.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia, Baihaki Akbar, mengatakan kedatangan massa bukan untuk mencampuri independensi hakim. Menurut dia, aksi tersebut bertujuan meminta penjelasan mengenai pertimbangan hukum yang mendasari putusan bebas terhadap Agustin dan Ranto.
“Kami datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya bukan tanpa alasan. Kami ingin mendapatkan penjelasan yang jelas, apa dasar pertimbangan hukum sehingga Agustin dan Ranto yang sebelumnya dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri justru bisa diputus bebas di tingkat banding,” kata Baihaki.
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa berupaya meminta penjelasan langsung kepada pihak Humas Pengadilan Tinggi Surabaya.
Namun, ketika ditanya mengenai alasan dan pertimbangan hukum yang mendasari putusan bebas tersebut, pihak Humas tidak memberikan penjelasan substantif. Mereka beralasan terikat kode etik dan tidak dapat mengomentari substansi putusan hakim.
Sikap tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan peserta aksi. AMI menilai masyarakat perlu memperoleh akses informasi mengenai dasar pertimbangan hukum sebuah putusan, terlebih ketika terdapat perbedaan keputusan yang signifikan antara pengadilan tingkat pertama dan banding.
Baihaki menegaskan, pihaknya memahami bahwa hakim memiliki independensi dalam memutus perkara.
Namun, prinsip tersebut, menurut dia, tidak seharusnya mengesampingkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui mekanisme keterbukaan informasi yang berlaku.
“Kami menghormati independensi hakim dan kode etik peradilan. Tetapi jangan sampai alasan tersebut menjadi tembok yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan informasi. Kami tidak meminta Humas mengintervensi putusan hakim. Kami meminta transparansi dan kejelasan,” ujarnya.
Menurut Baihaki, independensi hakim merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan. Meski demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan juga harus dijaga. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan melalui saluran informasi yang tersedia.
AMI juga menyatakan menginginkan agar Agustin dan Ranto kembali dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melalui mekanisme upaya hukum yang tersedia terbukti memenuhi unsur tindak pidana. Organisasi tersebut meminta agar perkara ini terus dikawal dan tidak berhenti sebagai polemik di tengah masyarakat.
“Kami ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai masyarakat yang merasa dirugikan justru kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Kalau memang ada dasar hukum yang kuat untuk membebaskan, tentu harus terlihat jelas dalam pertimbangan putusannya,” kata Baihaki.
Lebih lanjut, Baihaki menyampaikan bahwa AMI akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut. Pihaknya juga mendorong lembaga dan pihak yang memiliki kewenangan untuk menggunakan mekanisme hukum serta pengawasan peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pihak Humas Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan akan menyampaikan informasi terkait permintaan audiensi AMI dengan majelis hakim dalam waktu kurang lebih satu minggu.
AMI menyatakan akan terus mengawal perkara Agustin dan Ranto serta mendorong Pengadilan Tinggi Surabaya dan lembaga terkait memberikan ruang bagi keterbukaan informasi.
Organisasi tersebut menilai transparansi pertimbangan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.
