BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya kegiatan tahun anggaran 2026 yang hingga kini belum terlaksana maupun yang berpotensi tidak direalisasikan.
Sorotan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala OPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027, di Ruang Badan Anggaran DPRD, Rabu (11/11/2026).
Dalam pengantarnya, Abdulloh Umar menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hal penting yang perlu dibahas secara mendalam. Salah satunya terkait surat Bupati Bojonegoro tertanggal 11 November 2026 mengenai penyesuaian dalam pembahasan Raperda APBD 2027.
Meminta TAPD mempresentasikan secara terperinci berbagai penyesuaian yang harus dilakukan berdasarkan surat tersebut agar dapat dipahami bersama oleh Badan Anggaran DPRD.
Selain persoalan penyesuaian anggaran, Abdulloh juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2026. Menurutnya, masih adanya program yang belum terlaksana hingga menjelang akhir tahun harus menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah.
Mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan pada 2027 tidak kembali menumpuk di penghujung tahun. Sebab, keterlambatan realisasi anggaran dapat mengurangi waktu pemanfaatan program oleh masyarakat sekaligus berdampak terhadap efektivitas pembangunan dan perputaran ekonomi daerah.
“Harapan kami, ketika APBD sudah ditetapkan, seluruh OPD harus sudah menyiapkan strategi dan segera melaksanakan kegiatan. Jangan sampai pelaksanaannya menumpuk di akhir tahun,” tegasnya.
Abdullah menilai, program yang telah melalui tahapan perencanaan, pembahasan, hingga kesepakatan bersama semestinya sudah disiapkan secara matang. Dengan demikian, tidak semestinya terdapat kegiatan yang tiba-tiba dibatalkan atau dihapus ketika proses pelaksanaan anggaran telah berjalan.
Dia mencontohkan informasi mengenai salah satu kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada 2026 yang sebelumnya telah direncanakan, tetapi kemudian tidak dilaksanakan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa proses perencanaan dan penganggaran perlu diperbaiki agar program yang telah disepakati benar-benar dapat direalisasikan.
“Kalau memang ada kegiatan yang tidak akan bisa dilaksanakan, lebih baik tidak usah dipaksakan masuk dalam anggaran. Jangan sampai program sudah dibahas dan disepakati, tetapi tiba-tiba dihapus di tengah jalan,” ujarnya.
Poin berikutnya yang menjadi penekanan Ketua DPRD adalah kelengkapan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD. Ia meminta seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada Badan Anggaran DPRD sebagai bahan pembahasan APBD 2027.
Abdulloh bahkan menegaskan bahwa pembahasan tidak akan dilanjutkan apabila masih terdapat OPD yang belum menyerahkan RKA atau dokumen yang disampaikan belum lengkap.
Menurutnya, selama ini informasi mengenai program dan kegiatan OPD masih belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh anggota DPRD. Pembahasan di masing-masing komisi membuat informasi program cenderung terpisah, sehingga anggota komisi lain maupun pimpinan DPRD tidak selalu memperoleh gambaran utuh mengenai kegiatan pemerintah daerah.
Padahal, keterbukaan dokumen RKA seluruh OPD sangat penting agar pembahasan anggaran berjalan komprehensif, saling melengkapi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia juga menilai, kelengkapan informasi program menjadi penting agar anggota DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat ketika muncul pertanyaan mengenai kegiatan pemerintah daerah di wilayah masing-masing.
“Minimal sebelum proses pelaksanaan, RKA seluruh OPD sudah kami terima secara utuh. Dengan begitu, satu sama lain bisa saling melengkapi dalam melakukan pembahasan. Serta kami berharap seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik,” tandasnya.
