BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar silaturahmi dan sosialisasi peningkatan kapasitas serta mutu jurnalis, sebagai bagian dari upaya mendorong profesionalisme wartawan melalui program Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Senin (9/11/2026).
Hadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Direktur PT ADS Muhammad Kundori, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli, Direktur Utama Beritajatim.com Ainur Rohim, Kepala Dinas Kominfo Arif Afandy, Ketua PWI Sasmito, Ketua SMSI Bojonegoro Kustaji, serta puluhan jurnalis.
Direktur PT ADS Muhammad Kundori mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara BUMD, pemerintah daerah, dan insan pers. Menurutnya, kontribusi perusahaan terhadap media tidak seharusnya hanya sebatas kerja sama publikasi dan periklanan, tetapi juga menyentuh peningkatan kapasitas sumber daya manusia wartawan.
Sebagai bentuk dukungan, PT ADS menyiapkan 20 kuota peserta UKW melalui kerja sama dengan Lembaga Pers dr Soetomo (LPDS).
“Kuota tersebut merupakan tahap awal dan berpeluang ditambah apabila antusiasme wartawan cukup tinggi,” ungkapnya.
Kundori juga menegaskan, dukungan peningkatan kompetensi wartawan tidak boleh mengurangi independensi pers. Media tetap memiliki fungsi kontrol dan harus objektif dalam mengawasi kinerja PT ADS.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa, media merupakan mitra pemerintah sekaligus agen perubahan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dia mengaku terbuka terhadap kritik dan pemberitaan media. Bahkan, informasi maupun kritik yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) kerap diteruskan untuk ditindaklanjuti.
“Kalau berita itu tidak benar, tolong dilaporkan. Kalau itu benar, segera perbaiki,” ujar Bupati Bojonegoro.
Setyo Wahono, berharap peningkatan profesionalisme wartawan tidak hanya menjadi tanggung jawab organisasi profesi, tetapi juga seluruh ekosistem media. Menurutnya, media perlu memiliki standar kelembagaan, norma, dan etika jurnalistik sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi diskusi, sejumlah narasumber menyampaikan materi terkait profesionalisme dan hubungan antara pers dengan pemerintah dengan moderator Dwi Eko Lokononto.
Direktur Utama Beritajatim.com sekaligus penguji UKW PWI Pusat, Ainur Rohim, memaparkan materi bertajuk Kenapa Harus UKW?. Dia menjelaskan, UKW diperlukan karena profesi wartawan terbuka bagi siapa saja tanpa harus menempuh pendidikan formal jurnalistik.
Karena itu, diperlukan standar kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran dalam menjalankan tugas jurnalistik. UKW sendiri memiliki tiga jenjang, yakni wartawan muda, madya, dan utama, dengan tanggung jawab serta ruang lingkup pekerjaan yang berbeda.
Menurutnya, kompetensi tersebut menjadi bekal wartawan untuk menghasilkan berita yang akurat, berimbang, objektif, tidak menghakimi, serta tetap berpedoman pada etika jurnalistik.
Kemudian, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli, membahas hubungan profesional antara pemerintah dan media massa.
Ia menekankan bahwa kemitraan pemerintah dengan media harus tetap menjaga independensi masing-masing pihak.
Pemerintah tidak boleh mengintervensi kerja jurnalistik, meminta penghapusan berita, maupun melakukan intimidasi terhadap pemberitaan kritis.
Apabila terdapat pemberitaan yang dianggap keliru, pemerintah dapat menempuh mekanisme profesional melalui klarifikasi, hak jawab, maupun pengaduan kepada Dewan Pers.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LPDS Jimmy Silalahi mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom. Ia menjelaskan teknis pelaksanaan UKW, mulai dari tata cara pendaftaran, persyaratan peserta, hingga tata tertib yang harus dipenuhi calon peserta.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan wartawan di Bojonegoro semakin memahami pentingnya kompetensi, profesionalisme, dan etika dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dukungan 20 kuota UKW dari PT ADS juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kesempatan wartawan meningkatkan kompetensinya.
