BERITABANGSA.ID, LUMAJANG — Mandeknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) penimbunan bahan bakar minyak (BBM) Solar di Desa Labruk Lor, Kabupaten Lumajang, setelah genap satu tahun, sejak 3 November 2025, membuat Lajnah Studi Gerakan & Advokasi (LSGA) menggugat Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Lumajang, Rabu (11/11/2026).
Langkah ini diambil karena penanganan Satreskrim Polres Lumajang dinilai tidak menunjukkan perkembangan berarti, meski dalam OTT itu menyita barang bukti berupa 1.000 liter Solar subsidi, 1 unit truk modifikasi, dan belasan barcode MyPertamina.
Gerakan mahasiswa sebelumnya telah melakukan berbagai upaya mulai dari kirim surat resmi, demo “Aksi Bungkam” di Mapolres Lumajang Februari 2026, hingga surat desakan.
Penanganan perkara ini sempat diwarnai isu SP3 pada medio Mei 2026 dengan dalih pelanggaran administratif semata.
Langkah itu sontak memantik reaksi keras dari kalangan akademis dan pemerhati hukum.
Koordinator LSGA, Amar Qusairi, menegaskan pembiaran perkara tanpa kejelasan status hukum bagi tersangka utama selama satu tahun penuh merupakan bentuk kemunduran dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Genap satu tahun sejak OTT, penanganan kasus ini masih jalan di tempat. Status perkara yang menggantung tanpa kejelasan hukum ini sangat mencederai rasa keadilan publik,” ujar Amar, Rabu (11/11/2026) siang.
Amar menambahkan, konsistensi LSGA dalam mengawal perkara ini didasari oleh komitmen independen gerakan mahasiswa dalam menegakkan akuntabilitas dan kepastian hukum. Ia menegaskan bahwa pembiaran atas perkara skala besar akan berdampak buruk pada wibawa hukum di daerah.
“Jika kasus mafia solar skala besar seperti ini dibiarkan mandek tanpa kepastian hukum, maka akan tercipta budaya kekebalan hukum yang merugikan rakyat. LSGA akan terus konsisten mengawal perkara ini hingga penegakan hukum ditekankan secara konkret, profesional, dan tuntas hingga ke akar-akarnya,” tegas Amar.
Melihat fakta 365 hari berlalu tanpa penetapan tersangka, LSGA menilai telah terjadi pembiaran hukum yang berlarut-larut (undue delay). Hal inilah yang memicu gerakan mahasiswa dan resmi digugat praperadilan.
Secara yuridis, penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah (undue delay) kini telah sah menjadi salah satu objek kewenangan praperadilan.
Sekretaris LSGA Lumajang, Muhammad Daffa Akbar Al-Farros, menjelaskan landasan hukum positif yang menjadi pijakan dalam berkas gugatannya.
“Langkah litigasi ini memiliki dasar hukum yang sangat jelas. Dalam Pasal 158 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), diatur secara tegas bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah (undue delay). Oleh karena itu, kami di LSGA resmi menguji mandeknya penyidikan ini di hadapan hakim praperadilan,” jelas Daffa.
Pasca-pendaftaran resmi berkas gugatan di Pengadilan Negeri Lumajang, Daffa menyampaikan langkah selanjutnya adalah mengawal jalannya proses persidangan dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir mengawasi jalannya peradilan.
“Saat ini kita tinggal menunggu penetapan jadwal resmi persidangan dari Pengadilan Negeri Lumajang. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, pemuda, dan insan pers untuk bersama-sama hadir dan mengawal proses persidangan ini secara terbuka demi tegaknya keadilan di Lumajang,” pungkas Daffa.
