BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Pemerintah Desa (Pemdes) Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, gagal mencairkan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2026, sebesar Rp747 juta.
Dana BKKD yang sedianya diterima Desa Klino itu rencananya untuk pembangunan jalan poros desa. Namun, hingga akhir 2026, bantuan itu tidak cair.
Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sekar, Yasminto, mengatakan pihak kecamatan belum melakukan koordinasi dengan Pemdes Klino soal itu.
Meski demikian, pihaknya telah menerima berita acara dari desa yang menjelaskan alasan tidak cairnya anggaran BKKD.
“Kita belum sempat koordinasi, namun dari berita acara yang masuk ke kami, berdasarkan musyawarah desa, jalan yang akan dibangun di Desa Klino dinilai masih layak dilalui sehingga pihak desa tidak mencairkan dana tersebut,” paparnya Selasa (10/11/2026).
Terkait mekanisme pengajuan BKKD, Yasminto menjelaskan bahwa pemerintah desa harus mengajukan permohonan bantuan maupun lokasi yang akan di bangun kepada Pemkab Bojonegoro pada tahun anggaran sebelumnya untuk mendapatkan alokasi anggaran pada tahun berikutnya.
“Kalau aturannya, desa pada tahun kemarin harus mengajukan surat untuk tahun ini guna meminta BKKD,” terangnya.
Tidak dicairkannya BKKD untuk Desa Klino juga dibenarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ivan.
Dia menyebut, Desa Klino tidak mencairkan bantuan pembangunan jalan poros desa pada tahun anggaran 2026 karena tidak mengajukan kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan.
“Ya betul, untuk Desa Klino tidak mencairkan,” kata Ivan.
Keputusan Desa Klino tidak mencairkan BKKD tahun ini menjadi perhatian tersendiri jika melihat catatan pelaksanaan pembangunan jalan poros desa pada tahun sebelumnya.
Pada 2025, pengelolaan pembangunan jalan poros desa dengan konstruksi beton atau rigid beton melalui program BKKD di Desa Klino sempat dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Saat itu, proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp2,7 miliar.
Selain itu, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro saat itu juga merekomendasikan pembongkaran jalan untuk dilakukan perbaikan kembali. Rekomendasi tersebut muncul setelah hasil pemeriksaan menilai kualitas pekerjaan belum memenuhi standar yang ditentukan.
Adapun pada 2026, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan Rp170 miliar untuk program BKKD yang menyasar berbagai sektor pembangunan di desa. Dari total alokasi tersebut, sebanyak 217 desa mendapatkan bantuan untuk pembangunan jalan.
Anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan jembatan di 14 desa dan pembangunan jembatan lanjutan di 20 desa. Kemudian, pembangunan sarana dan prasarana mendapat alokasi untuk 26 desa, jalan lingkungan desa di 10 desa, serta sarana dan prasarana lingkungan di dua desa.
Pemkab Bojonegoro juga mengalokasikan BKKD untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga di 24 desa. Selanjutnya, 9 desa mendapatkan bantuan pembangunan balai desa dan 1 desa untuk pembangunan pasar desa.
Sementara itu, terdapat 6 titik lokasi yang masuk dalam kategori BKKD top down untuk pengembangan kawasan wisata.
Sementara itu, Kepala Desa Klino, Dwi Nur Jayanti, belum memberikan penjelasan secara rinci soal alasan tidak dicairkannya bantuan pembangunan jalan poros desa itu.
“Kades tinggal pasrah, Mas, seharusnya sudah selesai di bulan ini,” ujar Dwi.
