BERITABANGSA.ID, MADIUN – Tak jarang dijumpai sejumlah oknum wartawan atau lenbaga, mendatangi lokasi proyek infrastruktur di wilayah Kabupaten Madiun untuk minta kompensasi atas temuan dugaan kesalahan pengerjaan.
Fenomena ini menjadi sorotan tajam mengingat belakangan banyak pihak mengeluhkan hal itu.
Demikian diungkapkan Ketua Ikatan Wartawan Caruban, Suprapto.
Dia menilai persoalan itu tidak boleh dianggap sepele. Profesi wartawan memiliki tanggung jawab moral dan etik yang harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap pers tidak rusak akibat ulah segelintir oknum.
“Wartawan memiliki tugas menjalankan fungsi kontrol sosial, bukan menjadikan proyek pembangunan sebagai ladang untuk mencari keuntungan pribadi. Jangan sampai identitas pers justru digunakan untuk menekan pihak lain demi mendapatkan uang,” tegas Suprapto.
Sejumlah kontraktor banyak mengeluhkan adanya pihak-pihak yang datang ke lokasi pekerjaan dengan mengatasnamakan wartawan, tamu, maupun lembaga tertentu. Bahkan, beredar pengakuan bahwa dalam satu lokasi proyek jumlah orang yang datang bisa mencapai 150 orang.
Kondisi tersebut, apabila benar terjadi, tentu perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, kehadiran wartawan di lokasi pembangunan semestinya bertujuan melakukan pemantauan, menggali informasi, serta memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan.
Bukan sebaliknya, menjadikan kehadiran tersebut sebagai beban bagi kontraktor maupun pelaksana pekerjaan.
Lebih jauh, muncul dugaan adanya oknum yang hanya menunjukkan kartu pers dan menyerahkan nomor rekening, kemudian meminta sejumlah uang dengan alasan biaya transportasi.
Bahkan, terdapat pengakuan mengenai dugaan ancaman pemberitaan atau publikasi melalui media sosial apabila permintaan uang tidak dipenuhi.
Jika praktik tersebut terbukti, tindakan demikian jelas bertentangan dengan prinsip independensi dan integritas jurnalistik. Pemberitaan tidak boleh dijadikan alat intimidasi, apalagi sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi.
Suprapto mengingatkan bahwa wartawan harus memahami batas antara menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyalahgunakan profesi.
“Kalau memang ditemukan pelanggaran dalam proyek, silakan diberitakan berdasarkan fakta dan data. Namun, jangan sampai pemberitaan dijadikan alat tawar-menawar. Kritik harus objektif, bukan karena kepentingan pribadi atau karena permintaan uang tidak dipenuhi,” ujarnya.
Secara etik, profesi wartawan memiliki pedoman yang jelas. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Sementara Pasal 6 KEJ menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Ketentuan tersebut menjadi pengingat bahwa independensi merupakan fondasi utama profesi jurnalistik. Penerimaan uang atau fasilitas yang berpotensi memengaruhi objektivitas pemberitaan harus dihindari.
Kartu pers bukanlah alat untuk meminta uang. Demikian pula organisasi maupun lembaga pers tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesi.
Wartawan seharusnya menjadi mitra kritis pemerintah dan masyarakat. Fungsi pengawasan harus dijalankan secara profesional, berani, dan bertanggung jawab, bukan menciptakan ketakutan di tengah pelaksanaan pembangunan.
“Marwah jurnalistik harus dijaga bersama. Jangan karena ulah segelintir orang, wartawan yang benar-benar bekerja secara profesional ikut terkena dampaknya. Pers adalah pilar demokrasi dan kontrol sosial, bukan alat untuk menakut-nakuti,” tambah nya, Rabu (11/11/2026).
Pembangunan daerah membutuhkan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers. Namun, pengawasan harus dilakukan berdasarkan fakta, data, serta kepentingan publik.
Mengkritik boleh, mengawasi wajib, tetapi meminta-minta dan mengancam bukan bagian dari tugas jurnalistik.
Menjaga kehormatan profesi wartawan bukan hanya tanggung jawab organisasi pers maupun Dewan Pers, melainkan kewajiban setiap insan yang mengaku menjalankan profesi jurnalistik.
