BERITABANGSA.ID, PROBOLINGGO – Puluhan Aktivis Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo melakukan demonstrasi di depan gedung Kodim 0820 dan Pemkot, menuntut usut tuntaa penyiraman air kerasbterhadap aktivis HAM Andre Yunus oleh oknum TNI dan mengkritik beberapa kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo.
Aksi tersebut berlangsung pada Selasa 5/5/2026, dimulai pukul 15.00 WIB puluhan mahasiswa sudah berkumpul di depan Kodim untuk melakukan orasi panjang, massa aksi meminta Dandim segera keluar untuk menyampaikan penjelasan, namun karena Dandim bertugas di luar, penyampaian diwakili oleh anggota yang sedang bertugas.
Ketua PC PMII Probolinggo Dedi Bayuangga mengataka kasus Andre Yunus yang menyeret oknum anggota TNI menolak perkara tersebut dilimpahkan ke Peradilan Militer.
“Kami meminta untuk penegakan kasus Andre Yunus digelar di Peradilan Umum,” katanya.
Setelah membacakan tuntutan di depan Kodim, massa aksi bergeser ke kantor Pemerintah Kota Probolinggo untuk menyampaikan tuntutan. Di antaranya adalah pengadaan mobil dinas di tengah efisiensi dan pemangkasan honor guru ngaji.
Dedi menjelaskan pengadaan mobil dinas di tengah efisiensi anggaran adalah langkah yang kurang tepat, seharusnya Pemerintah Kota Probolinggo lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.
Selanjutnya Dedi menyoroti kebijakan Pemerintah terhadap pemangkasan gaji guru ngaji, ia menilai dengan pemangkasan tersebut kesejahteraan guru ngaji semakin berkurang.
“Ini menyangkut kesejahteraan para guru ngaji di Kota Probolinggo dari Rp. 500 ribu dipangkas menjadi 250 ribu, kami disini menyuarakan agar hak para guru ngaji dikembalikan,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menemui massa aksi pada pukul 16.30 WIB di luar gerbang Pemkot, namun karena disuruh menandatangani fakta integritas, dia hanya menyampaikan beberapa poin tanggapan, lalu masuk ke ruang dinas.
Wali Kota menyampaikan bahwa pemangkasan honor guru ngaji bukan tanpa alasan, melainkan untuk menyamaratakan honor semua guru ngaji di Kota Probolinggo.
“Persoalan itu sekarang sedang dibuatkan peta, kalau diperlebar sekarang merata semua kelurahan semua guru ngajinya dapat semua, tidak seperti dulu ada yang dapat 800, ada yang 400 bahkan ada yang 300. Dengan peta ini semua guru ngaji mendapatkan setara, jika sudah begini kemudian kita lihat di potensi APBD yang akan datang” jelasnya saat ditemui wartawan beritabangsa,id.
Perihal pengadaan mobil dinas, Aminuddin menyampaikan langkah itu dilakukan karena sudah menemukan kesepakatan dengan DPRD bahwa pengadaan nanti tidak menggangu sistem pembayaran, khususnya di bahan bakar.
“Kemarin sudah masuk diperiksa BPK, bahwa tidak ada masalah, dan mobil listrik ini sekarang bermanfaat karena adanya krisis BBM,” pungkasnya.
