Pemerintahan

Komisi B DPRD Bojonegoro Lakukan Evaluasi Progam Gayatri

12
×

Komisi B DPRD Bojonegoro Lakukan Evaluasi Progam Gayatri

Sebarkan artikel ini
Gayatri
RPD Komisi B DPRD Bojonegoro bersama Disnakkan lakukan evaluasi. Foto: Suyati/Beritabangsa.id

BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Program Gerakan Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) yang menjadi progam andalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam pengentasan kemiskinan terus menjadi pusat perhatian masyarakat Bojonegoro, Jawa Timur.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi Program Gayatri di ruang Komisi B DPRD Bojonegoro, bersama Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) dan dinas perdagangan dan koperasi Usaha mikroserta, melakukan evaluasi progam yang berjalan hampir satu tahun, Senin (4/5/2026).

Dalam RDP tersebut menyoroti efektivitas penggunaan anggaran yang mencapai angka fantastis di tahun anggaran 2025. Program Gayatri yang didanai melalui skema gotong royong yang meliputi APBD, Corporate Social Responsibility (CSR), serta kewajiban 10% dari Alokasi Dana Desa (ADD) terus dipantau perkembangannya.

Pada perubahan APBD (P-APBD) 2025, anggaran yang dialokasikan berada di kisaran Rp86,7 miliar hingga Rp95,2 miliar. Sementara itu, untuk 2026, pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp74 miliar guna memastikan keberlanjutan program bagi ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Anggota Komisi B, Doni Bayu Setyawan mengatakan, rasio tenaga pendamping yang saat ini hanya satu orang per kecamatan dinilai tidak memadai untuk mengawal ribuan titik kandang serta dengan biaya pakan yang mahal akan berdampak pada penurunan produksi dan kemungkinan besar KPM merasa terbebani.

“Menurut kami, apa yang terjadi dilapangan tidak semudah yang dibayangkan dan hanya manis-manisnya saja, tapi tidak paham kondisi dilapangan, namun pada kenyataannya, biaya pakan yang mahal serta tidak ada pendamping menjadi permasalah yang penting diperhatikan. Mereka juga bingung saat akan menjual telurnya, yang ibu sampaikan tadi yang manis-manis saja,” ungkapnya.

Mendengar hal tersebut, Sekretaris Dinas Perternakan (Disnakkan) Bojonegoro, Elfia Nuraini menjelaskan bahwa program ini ditargetkan menyasar 5.400 KPM pada akhir 2025.

Hingga saat ini, sekitar 4.400 KPM telah menerima manfaat berupa distribusi kandang dan paket pakan awal.

“Realisasi di lapangan menunjukkan tren positif. Beberapa desa sudah mulai memanen telur secara rutin. Program ini juga berhasil mendongkrak produksi telur lokal hingga 40 persen, sehingga ketergantungan kita pada pasokan luar daerah seperti Blitar mulai berkurang signifikan,” papar Elfia.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi peternak, Disnakkan mengarahkan hasil panen untuk menyuplai ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menjawab keluhan biaya pakan, pihak Disnakkan sedang mengusulkan terobosan berupa bantuan mesin pencacah jagung bagi KPM,kepada agrinas.

Inovasi ini bertujuan agar peternak dapat melakukan mixing pakan secara mandiri dengan bahan baku lokal, sehingga margin keuntungan peternak bisa tetap terjaga.

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar investasi besar ini tidak sia-sia. Salah satu isu krusial yang diangkat adalah beban biaya pakan pasca-subsidi di tengah resesi global.

“Kami tidak ingin program yang niatnya memberikan tambahan pendapatan bagi warga justru menjadi beban karena hasil penjualan telur tidak seimbang dengan biaya pakan,” ujar

Secara terpisah lewat ponselnya,Lasuri menjelaskan anggaran yang diberikan untuk Gayatri ini besar, sebab anggaran bersumber dari beberapa lini. hal ini diharapkan menjadi progam yang tepat sasaran dan mengurangi kemiskinan di Bojonegoro sesuai tujuannya.

Komisi B juga merencanakan akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kebeberapa tempat dari wilayah timur, wilayah tengah dan wilayah barat Bojonegoro.

“Harapan kita, Gayatri menjadi sistem yang kuat, dengan anggaran yang bersumber dari berbagai lini termasuk Anggaran Dana Desa(ADD), APBD, serta CSR,kurang lebih 89 M di 2025,” terangnya.

Selain itu, Lasuri menekan harus adanya pendampingan dari Disnakkan, jika tidak ada pendamping program ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Jadi kita harapkan ada evaluasi dan kedapan harus ada pendamping yang benar-benar paham dengan peternakan, petani kalau tidak didampingi dengan ahlinya bagaimana bisa produksi dengan baik” ungkapnya.

Penulis: Suyati

>>> Ikuti saluran whatsapp beritabangsa.id
Example 300250Example 468x60