BERITABANGSA.ID, NGANJUK – Di saat Bupati Nganjuk menerima penghargaan dari Kemendagri pada HUT Otoda XXX pada 2026, ironi terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang malah menerima hujatan dan dituding mandul.
Dinas ini seharusnya menjadi penggerak utama perekonomian daerah ini dituding mandul, kurang inovasi, dan tidak mampu memberi solusi nyata atas berbagai persoalan di sektor industri, perdagangan, pasar rakyat hingga stabilitas harga bahan pokok.
Keluhan datang dari pelaku usaha, pedagang pasar, hingga masyarakat umum. Mulai dari pasar yang masih semrawut, infrastruktur perdagangan yang tidak terurus, lambannya pertumbuhan industri baru, hingga sering terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga kebutuhan pokok, semuanya seolah tidak pernah ditangani tuntas.
Bahkan sejumlah program kerja yang tertuang di dokumen perencanaan, banyak yang berhenti di atas kertas tanpa ada dampak signifikan dirasakan masyarakat.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk, Sri Handariningsi saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan, “Maturnuwon, itu menjadi perhatian kami,” ujarnya singkat, Senin (27/4/2026).
Dia mengaku masih banyak kekurangan, namun dia memberi argumen di balik lambannya kinerja dinasnya.
Kendala utamanya terletak pada keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, hingga koordinasi antar instansi yang belum berjalan mulus. Banyak program unggulan terhenti di tengah jalan karena alokasi dana tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Misalnya untuk pengembangan pasar rakyat, penataan kawasan perdagangan, hingga pendampingan industri kecil dan menengah, kebutuhannya miliaran rupiah, sedangkan anggaran yang diterima hanya sebagian kecil. Belum lagi persoalan regulasi yang tumpang tindih, serta dinamika perekonomian nasional dan global yang sangat berpengaruh langsung ke daerah, sehingga upaya kami sering kali terbentur situasi yang tidak bisa kami kendalikan sepenuhnya” jelasnya.
Terkait persoalan berulang seperti kelangkaan elpiji, lonjakan harga sembako, serta penertiban pedagang liar yang selalu kembali seperti semula, Sri Handariningsih menyebut kewenangan Disperindag terbatas. Penanganannya harus melibatkan banyak pihak, mulai dari distributor, perusahaan pemasok, hingga penegak hukum.
“Kami sudah sering melakukan sidak, pengawasan, dan pembinaan. Tapi kalau penyuplai lambat kirim, atau oknum pedagang yang sengaja menimbun barang, kami tidak bisa memaksa sepenuhnya karena ada batasan hukum dan kewenangan. Seringkali setelah kami tindak, beberapa minggu kemudian kembali lagi seperti sedia kala. Memang butuh kerja keras bersama, bukan hanya tugas Disperindag saja,” ujarnya, terkait kelangkaan elpiji di Nganjuk.
Meskipun kendala itu, Sri Handariningsih menegaskan tidak diam. Ia akan melakukan evaluasi total terhadap seluruh program kerja, dan menyusun strategi baru agar dinasnya tidak lagi disebut mandul, melainkan benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Kritikan ini menjadi cambukan sekaligus motivasi bagi kami. Mulai hari ini, kami akan perbaiki sistem kerja, tingkatkan koordinasi, serta cari terobosan-terobosan baru meski dengan anggaran terbatas. Kami janji akan tunjukkan perubahan nyata dalam waktu dekat, agar kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah kembali pulih” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah pengamat ekonomi daerah menilai, alasan keterbatasan anggaran dan kewenangan tidak bisa dijadikan alasan utama.
Menurut mereka, dinas ini justru harus kreatif dan inovatif untuk mencari celah solusi, serta mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada, agar perekonomian Nganjuk benar-benar tumbuh dan berkeadilan.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat dan pelaku usaha masih menunggu pembuktian nyata dari janji Kepala Disperindag, soal janji perubahan, tak sekadar retorika.
