BERITBANGSA.ID, BOJONEGORO – PT BPR Bank Daerah Bojonegoro genap berusia 30 tahun. Di usia ini, badan usaha milik daerah ini membuat warga mengelus dada. Pasalnya, BUMD ini akan merayakan ultahnya dengan menggelar konser 3 dekade bertajuk pesta rakyat namun ticket masuk dibanderol tinggi.
Dalam konser itu akan menghadirkan grup band Ungu, dengan anggaran Rp1,1 miliar di Stadion Soedirman, pada 23 Mei 2026 besok.
Pertanyaan miring beredar di masyarakat dan perbincangan di sosial media terkait acara pesta rakyat itu karena penyelenggara masih menjual tiket masuk.
Salah satu masyarakat Bojonegoro Lia, mengaku kecewa. Dia tidak setuju, jika konser bertema pesta rakyat namun tiket masuk dijual.
“Bandingkan dengan konser Bondan Prakosodi GOR Ngumpakdalem, yang justru gratis. Hanya saja tiket gratis dibatasi, itukan bisa jadi solusi,” ujarnya.
Menurutnya di tengah kondisi pemerintah pusat atau daerah yang melakukan efesiensi anggaran, ditambah pula kondisi ekonomi masyarakat pesta rakyat bisa dialihkan dengan kegiatan lain yang lebih bermanfaat.
“Apalagi harga tiketnya ya mahal, kayaknya kebanyakan kalau ngambil untung itu, dan kalau soal penjualan tiket katanya untuk membatasi penonton agar sesuai kapasitas stadion itu hanya alasan klasik, pasti ada cara lain untuk membatasi,” ujar Lia.
Di pihak lain, Direktur BPR Bojonegoro Sutarmini, menjelaskan acara ini adalah bagian dari strategi marketing agar BPR terlihat mengikuti perkembangan zaman, gaul dan dekat dengan pemuda.
“Acara ini tidak menggunakan biaya dari BPR sendiri namun menggunakan biaya endorse dan beberapa pihak yang bekerja sama dengan kami,” ujarnya.
Selain itu, dia menambahkan acara yang digelar itu bertujuan untuk menghidupkan UMKM di Bojonegoro.
Namun, saat ditanya lebih lanjut oleh awak media ini terkait rincian anggaran Sutarmini tidak memberikan jawaban.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Kabupaten Bojonegoro Laila Nur Aini, menjelaskan kapasitasnya hanya sebagai pendamping. Terkait kegiatan konser dinyatakan tidak menggunakan APBD.
“Yang jelas tidak menggunakan anggaran APBD. Jadi kita tenang saja karena tidak menggunakan anggaran itu,” ujarnya.
Kegiatan tersebut merupakan inisiatif dari internal BPR, sementara pemerintah daerah dalam hal ini hanya berperan sebagai pembina.
“Semua perencanaan itu dari BPR sendiri. Kami hanya memantau saja, apalagi saya juga baru dilantik di Bagian Perekonomian,” tegasnya.
Terkait skema pendanaan konser, Laila menyebutkan seluruh kebutuhan kegiatan puncak akan ditopang dari penjualan tiket yang dikelola bersama mitra event organizer.
“Untuk kegiatan konser itu dipenuhi dari penjualan tiket. Tapi kalau ditanya berapa yang terjual atau targetnya bagaimana, itu kami belum tahu. Yang tahu itu EO karena kita bermitra,” jelasnya.
Belakangan isu ticket mahal itu mencuat di berbagai media sosial dan di masyarakat. Narasinya negatif. Mereka mempertanyakan acara 3 dekade itu.
Salah satunya, dikaitkan dengan anggaran Rp1,1 miliar, namun masih menjual tiket ke masyarakat Bojonegoro.
