BERITABANGSA.ID, KEDIRI – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) menuai sorotan dari DPRD Kabupaten Kediri.
Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, secara tegas mengingatkan potensi penyalahgunaan kebijakan tersebut yang bisa melenceng dari tujuan awal pemerintah.
Murdi menilai, kebijakan WFH yang digulirkan pemerintah pusat seharusnya difokuskan pada efisiensi, terutama penghematan bahan bakar minyak (BBM). Namun, di lapangan, ia melihat potensi munculnya “libur terselubung” jika tidak diawasi secara serius.
“Jangan sampai WFH ini malah dijadikan kesempatan untuk libur panjang. Itu jelas menyimpang dari tujuan kebijakan,” kata Murdi, Jumat (3/4/2026).
Ia menekankan, WFH bukan berarti melonggarkan kewajiban kerja ASN. Aktivitas seperti bepergian ke luar kota, berwisata, atau kegiatan non-pekerjaan saat jam kerja dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan.
“Kalau WFH ya tetap kerja dari rumah. Bukan pindah lokasi kerja ke tempat wisata,” ujarnya.
Menurut dia, jika praktik semacam itu terjadi, maka kebijakan yang semula ditujukan untuk efisiensi justru berbalik menjadi pemborosan, terutama dari sisi konsumsi BBM.
“Tujuannya penghematan, tapi kalau malah dipakai jalan-jalan, ya itu kontradiktif. Bukannya hemat, malah boros,” terangnya.
Murdi juga menyoroti desain kebijakan WFH yang tidak beririsan langsung dengan hari libur panjang. Hal itu, menurut dia, seharusnya cukup jelas menegaskan bahwa WFH bukan bagian dari cuti tambahan.
Di sisi lain, ia mengingatkan risiko nyata terhadap pelayanan publik. Pengurangan hari kerja dinilai berpotensi memperlambat respons terhadap kebutuhan masyarakat, terutama pada fase awal penerapan.
“Pelayanan publik itu yang paling rawan terdampak. Kalau tidak diantisipasi, bisa terjadi keterlambatan,” beber Murdi.
Meski begitu, ia mendorong pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian agar dampak tersebut tidak berlarut-larut.
“Adaptasi harus cepat. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan di daerah, Murdi menegaskan tidak ada ruang untuk penolakan terhadap kebijakan tersebut. Ia menyebut, seluruh jajaran di daerah wajib menjalankan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui surat edaran resmi.
“Ini bukan soal setuju atau tidak. Ini kebijakan pusat, sifatnya wajib dilaksanakan,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi kondisi energi, Murdi mengungkapkan bahwa situasi distribusi BBM di wilayah Kediri masih relatif stabil. Ia belum melihat adanya lonjakan permintaan maupun antrean panjang di SPBU.
“Masih normal, belum ada gejolak. Jadi ini memang lebih ke langkah antisipasi,” katanya.
Ia juga menyinggung faktor global, termasuk dinamika konflik internasional yang berpotensi memengaruhi pasokan dan harga energi. Namun, ia berharap kondisi tersebut tidak berlarut-larut.
“Harapannya situasi global segera membaik supaya tidak berdampak luas ke ekonomi,” ucapnya.
Di tengah polemik tersebut, DPRD Kabupaten Kediri memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan. Murdi menegaskan, meski hari kerja berkurang, aspirasi masyarakat tidak boleh terabaikan.
“Tidak boleh ada alasan pelayanan berhenti. DPRD tetap harus hadir untuk masyarakat,” kata dia.
