BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar audiensi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menyusul polemik menu ramadan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keluhan masyarakat terkait kualitas menu di Ruang Badan Anggaran DPRD Bojonegoro, Rabu (4/3/2026),
Kali ini sejumlah instansi terkait hadir membahas perbaikan komposisi menu MBG agar tetap memenuhi kebutuhan gizi siswa selama menjalankan ibadah puasa di antaranya Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) sekaligus Satgas MBG, Ninik Susmiati, Dinas Pendidikan, Anwar Mukhtadlo, Koordinator SPPG kabupaten, Kepala SPPG se-kabupaten, serta Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Bojonegoro.
Audiensi dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD, Ahmad Supriyanto, Ketua DPRD Abdulah Umar, serta anggota komisi; Suprapto, dan Natasha Devianti.
Kali ini DPRD meminta agar menu MBG selama Ramadan tetap memperhatikan kecukupan gizi, dan menyesuaikan waktu konsumsi bagi siswa yang menjalankan puasa.
Koordinasi antara dinas terkait dan penyedia layanan gizi juga diharapkan semakin diperkuat agar pelaksanaan program berjalan optimal.
Ketua Komisi C DPRD, Ahmad Supriyanto mengatakan rapat kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai kritik dan aduan masyarakat terkait menu MBG selama Ramadan.
“Audiensi atau rapat kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari saran, masukan, dan kritik masyarakat terkait menu Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadan,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi ini penting dilakukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan baik di daerah. Ia menilai program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi daerah.
“Program ini memiliki multiplier effect yang cukup besar. Secara tidak langsung dapat membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Meski merupakan program pemerintah pusat, Supriyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskan program tersebut.
Dia juga meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait besaran anggaran MBG. Menurutnya, anggaran per porsi tidak sebesar Rp15 ribu seperti yang banyak dipersepsikan.
“Untuk porsinya sekitar Rp8 ribu untuk porsi kecil dan Rp10 ribu untuk porsi besar. Ini penting disampaikan agar masyarakat memahami skema program ini secara utuh,” papar Supriyanto.
Dalam audiensi tersebut, Persagi Bojonegoro Erni Ernawati, juga menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan program MBG di lapangan, khususnya dalam penyusunan menu oleh SPPG.
Persagi menegaskan bahwa menu MBG seharusnya memenuhi komposisi gizi seimbang yang terdiri dari empat komponen utama, yakni makanan pokok, protein hewani, protein nabati, dan buah.
Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat penyedia makanan yang memilih cara praktis dalam menyusun menu, misalnya dengan menyajikan telur rebus hampir setiap hari sebagai sumber protein hewani.
Selain itu, Persagi juga menyoroti pemilihan bahan makanan yang belum sepenuhnya memperhatikan ketahanan makanan (holding time).
“Makanan basah umumnya hanya memiliki daya tahan sekitar enam jam, sedangkan makanan kering dapat bertahan hingga lebih dari 12 jam. Oleh karena itu pentingnya kepada ahli gizi untuk benar-benar memikirkan gizi seimbang untuk para penerima agar tidak terjadi kesalahan serupa pada beberapa waktu lalu,” tutur Erni Ernawati.
