BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Dialog interaktif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bertajuk “Sapa Bupati” di Pendapa Malowopati, berjalan seru. Hujan kritik tajam dan keluhan aspirasi masyarakat Bojonegoro menyeruak di panggung sapa bupati kali ini, Senin (19/1/2025).
Kali pertama seorang warga Desa Kemiri, Kecamatan Malo, secara terbuka mengadukan dugaan ketertutupan proyek pengecoran jalan desa yang bersumber dari anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Bupati Setyo Wahono, didampingi kepala OPD, Camat se-Bojonegoro, itu mendengar langsung persoalan serius terkait transparansi penggunaan anggaran negara di desa tersebut.
Kemudian, muncul Surgi warga Desa Kemiri, yang mengeluhkan proyek pengecoran jalan di RT 5, RT 6, dan RT 7. Proyek itu kata dia meragukan karena masyarakat tidak diberi akses melihat dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Menurutnya, proyek yang mulai dikerjakan sekitar 12 Januari 2026 itu terkesan tertutup. Permintaan salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis kepada kepala desa juga ditolak.
Dia bahkan dipingpong agar minta ke konsultan proyek, namun juga ditolak dengan alasan dokumen bersifat rahasia.
“Saya tidak ingin menyalahkan atau membenarkan pekerjaan. Tapi bagaimana masyarakat bisa menilai kalau dokumen RAB dan gambar tidak boleh diakses? Ini uang rakyat,” tegas Surgi di depan bupati.
Surgi menilai sikap tertutup itu bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Dia menegaskan proyek yang dibiayai dari uang publik wajib diawasi oleh publik.
Karena tidak mendapatkan kejelasan, Surgi lantas mendokumentasikan kondisi proyek di lapangan dan mengunggahnya ke media sosial TikTok.
Video itu pun viral dan diputar puluhan ribu kali, sehingga memicu perhatian luas masyarakat terhadap proyek jalan Desa Kemiri.
Dalam forum itu, Surgi secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Sekretaris Daerah dan Inspektorat, turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi proyek.
“OPD dan perangkat desa digaji dari uang rakyat. Sudah seharusnya mereka terbuka. Data itu bukan untuk menjatuhkan, tapi sebagai kontrol sosial,” ujarnya.
Menanggapi aduan itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono langsung meminta pihak kecamatan memfasilitasi komunikasi antara warga dan Pemerintah Desa Kemiri, namun sayang, Camat Malo tidak hadir.
Dia lantas menginstruksikan dinas teknis serta Inspektorat untuk turun langsung ke lokasi proyek.
“Kepala dinas terkait dan Inspektorat nanti bisa datang langsung ke lapangan. Hasilnya tolong disampaikan ke Pak Surgi,” tegas Bupati.
