BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Polemik pengelolaan wisata alam Kalipinusan (Kalpin) di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, kian memanas. Warga yang sejak awal membuka dan merintis kawasan wisata tersebut menyatakan penolakan terhadap rencana penguasaan penuh oleh pihak desa. Penolakan itu berujung pada penutupan sepihak lokasi wisata dan munculnya dugaan intimidasi terhadap warga.
Seorang warga, yang enggan disebut namanya, domisili sekitar Kalipinusan yang selama ini kerap dimintai pendapat oleh masyarakat setempat, mengungkapkan bahwa konflik bermula dari keinginan pihak desa untuk mengambil alih pengelolaan Kalipinusan secara penuh.
“Intinya, Kalipinusan mau dikuasai sepenuhnya oleh pihak desa. Padahal yang membuka pertama kali itu warga. Dari penolakan itu, kepala desa marah-marah, lalu akhirnya lokasi wisata ditutup sepihak tanpa ada perundingan,” ujarnya kepada awak media.
Menurutnya, penutupan tersebut bukan hanya mengejutkan warga, tetapi juga memicu ketakutan. Pasalnya, pada hari yang sama, beberapa pihak disebut mendatangi warga Kalipinusan dan diduga melakukan intimidasi agar mereka mengikuti keinginan kepala desa.
“Tadi ada pihak-pihak yang datang ke warga Kalpin, mengintimidasi supaya mau ikut apa yang diinginkan Pak Kades,” ungkapnya.
Dia juga menegaskan kalau dirinya bukan pengelola maupun warga inti Kalipinusan. Ia hanya orang luar yang sering dimintai saran oleh warga ketika muncul persoalan.
“Saya ini hanya orang luar, biasa dimintai saran setiap ada permasalahan sama warga Kalpin,” katanya.
Lebih lanjut, dia menyebut bahwa keterlibatan pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baru muncul setelah Kalipinusan viral dan mulai dikenal luas. Ia menduga sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perhutani dan BUMDes.
“Desa sama BUMDes itu masuk setelah Kalpin viral. Kemungkinan sudah ada PKS antara Perhutani dengan BUMDes,” jelasnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa warga asli yang sejak awal membuka kawasan wisata tersebut tidak pernah menyewa lahan. Sekitar 18 hingga 20 warga disebut sebagai perintis awal Kalipinusan.
“Kalau warga asli situ tidak sewa, karena dari awal memang warga yang membuka. Kurang lebih ada 18 sampai 20 warga,” terangnya.
Dalam situasi yang kian menekan, dia juga mengingatkan warga agar tidak mudah menandatangani dokumen apa pun.
“Saya bilang ke warga, jangan mau tanda tangan dulu. Karena ini sudah mengarah ke intimidasi. Apalagi setelah itu keluar lagi surat dari pihak desa,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Sumberwuluh, Sulhan, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi dari awak media terkait penutupan wisata Kalipinusan beberapa waktu lalu belum mendapat jawaban.
Konflik ini menyisakan tanda tanya besar tentang keadilan pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Warga berharap ada dialog terbuka dan perundingan yang adil, agar jerih payah mereka sebagai perintis Kalipinusan tidak terpinggirkan oleh kepentingan yang lebih besar.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
