BERITABANGSA.ID, KOTA KEDIRI – Tekanan terhadap pelaku UMKM untuk segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal makin kuat seiring pengetatan aturan pemerintah.
Di tengah meningkatnya kecemasan pelaku usaha atas ancaman pembatasan pemasaran produk non-sertifikasi, Halal Center UIN Syekh Wasil bersama Komisi VIII DPR RI turun langsung menggelar pendampingan di Kelurahan Ngronggo, Sabtu (16/11/2025).
Lebih dari 60 pelaku UMKM memadati Balai Pertemuan Kelurahan Ngronggo, melebihi undangan yang hanya ditujukan bagi 50 peserta.
Lonjakan itu menunjukkan meningkatnya urgensi dan kekhawatiran pelaku usaha dalam menghadapi aturan halal yang semakin diperketat pemerintah.
Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PKB, KH An’im Falachuddin Mahrus, secara tegas menyebut bahwa UMKM tidak lagi memiliki ruang untuk menunda proses sertifikasi.
Menurutnya, dinamika belakangan ini menggambarkan bahwa konsumen makin sensitif terhadap isu halal, sehingga produk tanpa legalitas rawan tersingkir dari pasar.
“Produk tanpa kepastian halal semakin tidak diterima. Ini bukan hanya regulasi, tetapi soal kepercayaan publik. UMKM harus bergerak sekarang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih lemahnya upaya jemput bola dari BPJPH. Di tengah beban administrasi dan biaya yang kerap dikeluhkan UMKM, ia meminta lembaga tersebut lebih agresif membuka akses layanan.
“Regulasi halal tidak boleh menjadi sandungan. Biaya, proses, dan pelatihannya harus dibuat lebih ramah bagi usaha mikro,” ujarnya.
Direktur Halal Center UIN Syekh Wasil, Ropingi El Ishaq, mengatakan bahwa pendampingan ini tidak hanya menjawab kewajiban regulatif, tetapi juga membantu UMKM menyesuaikan diri dengan tren pasar yang semakin kompetitif.
“Isu halal saat ini sudah masuk ranah kualitas dan reputasi. UMKM yang tak siap akan tertinggal, apalagi setelah Ngronggo ditetapkan sebagai Kampung Wisata Halal,” jelasnya.
Kepala Kelurahan Ngronggo, Ahmad Koharudin, mengakui bahwa antusiasme peserta yang melampaui undangan menandakan besarnya tekanan pelaku usaha menghadapi perubahan kebijakan nasional.
“Masyarakat sedang mencari jawaban dan kepastian. Mereka tidak mau usahanya tersandung hanya karena belum paham aturan,” katanya.
Narasumber utama, Gatot Siswanto, menambahkan bahwa persoalan legalitas halal kini menjadi penentu kepercayaan konsumen.
Ia mengingatkan bahwa banyak UMKM terpukul bukan karena kualitas produk, tetapi karena tidak memiliki legalitas yang dibutuhkan pasar.
“Konsumen jauh lebih kritis. Sertifikasi halal bukan lagi nilai tambah, tapi syarat dasar agar produk tetap dipercaya,” tegasnya.
Pendampingan ini menjadi salah satu langkah strategis bagi UMKM Ngronggo untuk memperkuat posisi mereka di tengah implementasi wajib halal yang semakin ketat dan menjadi sorotan publik nasional.
Pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha disebut perlu bergerak cepat agar UMKM tidak tertinggal dalam transisi besar ekosistem halal Indonesia.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
