BERITABANGSA.ID, MALANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan di Kabupaten Malang kembali menjadi sorotan. Meski program ini dinilai bermanfaat bagi peningkatan gizi siswa, DPRD Kabupaten Malang menegaskan bahwa penerapannya tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan dan transparansi distribusi.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarok, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan 66 Sentra Penyedia Pangan Gotong Royong (SPPG) untuk mendukung jalannya MBG. Namun demikian, pihaknya tetap menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh agar tidak muncul persoalan yang merugikan siswa maupun pihak sekolah.
“Sejak awal kami sudah mengingatkan, program MBG di Kabupaten Malang harus zero incident. Artinya, semua standar operasional prosedur (SOP) wajib dijalankan oleh penyedia tanpa kompromi,” tegas Zulham di Kepanjen, Jumat (10/10/2025).
Zulham menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan anak didik merupakan hal utama yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, DPRD menerima laporan dari sejumlah puskesmas terkait siswa yang mengalami mual hingga sakit perut setelah menerima makanan program MBG.
Meski kasus tersebut terbilang kecil dan diduga dipicu oleh faktor alergi makanan, Zulham meminta agar laporan sekecil apapun tidak diabaikan.
“Bisa saja karena faktor lain seperti alergi. Tetapi laporan sekecil apapun wajib ditindaklanjuti. Jangan sampai program ini justru mengorbankan kesehatan anak-anak kita,” jelasnya.
Selain aspek kesehatan, Zulham juga menyoroti munculnya isu adanya tekanan atau intimidasi terhadap pihak sekolah maupun orang tua siswa terkait distribusi MBG. Ia memastikan DPRD membuka ruang pengaduan apabila hal tersebut benar terjadi.
“Kalau ada intimidasi oleh pihak manapun, silakan laporkan. Kami akan tindak tegas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat, bukan dijalankan dengan cara menekan penerima manfaat,” ujarnya.
Menyinggung soal beredarnya surat edaran yang menimbulkan keresahan di sejumlah sekolah, Zulham menyampaikan bahwa DPRD sudah meminta klarifikasi langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
“Kami sudah memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk menanyakan kejelasan dokumen tersebut. Kepala sekolah jangan takut melapor bila ada permintaan atau persetujuan yang mencurigakan atas nama MBG,” tandasnya.
Zulham berharap program MBG dapat dijalankan dengan tata kelola yang lebih tertib, transparan, dan konsisten dalam pengawasan. Dengan begitu, manfaat yang diharapkan benar-benar dirasakan oleh para siswa.
“Program ini harus memberi dampak positif, menambah gizi, sekaligus menumbuhkan rasa aman. Jika pengawasan ketat, MBG bisa menjadi kebanggaan Kabupaten Malang,” pungkasnya.
