BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Khofifah Indar Parawansa di hari penghapusan perbudakan Internasional, yang diperingati tiap 2 Desember, mengajak semua pihak menolak perbudakan modern, dan human trafficking (perdagangan orang).
Caranya, kata Khofifah dengan bekerja sama mencegah perdagangan orang, yang masih jadi ancaman nyata di berbagai wilayah, di Indonesia.
Kerja sama lintas sektor dalam dan luar negeri sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan orang.
“Memerangi perdagangan orang adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu semua pihak harus bersinergi bersama. Jangan takut melaporkan bila mengetahui ada kasus ini di lingkungan sekitar,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (2/12/2024).
Khofifah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi akar masalah, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya peluang kerja.
Upaya ini juga mencakup penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat agar tidak menjadi korban eksploitasi.
“Pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya di daerah rawan perdagangan manusia, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku, seperti janji pekerjaan dengan gaji besar,” katanya.
“Termasuk peningkatan pengawasan terhadap jalur-jalur ilegal perdagangan manusia, termasuk pintu-pintu keluar tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, serta penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, perlu adanya penguatan ekonomi keluarga, khususnya di daerah pedesaan.
“Menurut laporan, praktik perbudakan modern melibatkan eksploitasi tenaga kerja, pernikahan paksa, hingga eksploitasi seksual. Oleh karena itu, peringatan ini menjadi panggilan untuk membangun kesadaran kolektif dan aksi nyata untuk menghapus praktik tidak manusiawi ini,” pungkasnya.
Sekadar diketahui setiap tanggal 2 Desember diperingati sebagai Hari Penghapusan Perbudakan Internasional (International Day for the Abolition of Slavery) yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 1995 berdasarkan pertimbangan pengajuan dari Kelompok Kerja PBB tentang Perbudakan di 1985.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
