BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Pemerintah tengah menggodok kebijakan baru terkait pemotongan gaji pekerja untuk pengumpulan dana pensiun.
Kebijakan baru ini digagas untuk melindungi kesejahteraan pekerja di masa tua.
Namun, rencana ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja yang merasa sudah terbebani berbagai pungutan.
Di tengah polemik ini, Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair), Dr Gitadi Tegas Supramudyo turut buka suara.
Ia menilai bahwa kebijakan tersebut harus berdasarkan pada pemahaman mendalam mengenai substansi masalah yang ingin pemerintah pecahkan.
“Setiap kebijakan harus mempertimbangkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang terdampak. Dalam kasus ini, ada dua kelompok utama. Pertama, pemerintah yang ingin melindungi kesejahteraan hari tua pekerja. Kemudian, para pekerja yang merasa sudah terbebani berbagai pungutan dan memiliki kepentingan yang berseberangan,” ujar Gitadi.
Dosen Jurusan Administrasi Negara Unair itu juga menekankan pentingnya kajian menyeluruh untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Kebijakan ini harus berpihak pada publik pekerja dan kesejahteraan mereka di masa pensiun,” lugasnya.
