BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Unjuk rasa ribuan massa aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) serta rakyat bantu rakyat (RBR) ricuh. Terjadi aksi saling dorong massa melawan aparat, hingga pagar DPRD Bojonegoro, roboh, Senin (26/8/2024).
Aksi demo itu berisi tuntutan terhadap pemerintah, yaitu menolak revisi UU Pilkada, RUU multifungsi ABRI.
Termasuk mendesak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menyampaikan kepada DPR RI agar segera mengesahkan RUU perampasan aset.
Menuntut DPRD Bojonegoro mengevaluasi serapan APBD di sejumlah OPD yang masih rendah (29,3) agar lebih inovatif, menuntut Pemda segera memberi tempat bagi PKL Alun-alun agar tidak selalu diobrak aparat, dan memprioritaskan progam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
Dalam orasinya para pendemo merasa kecewa pada Pemkab Bojonegoro yang dinilai tidak bisa bekerja mewakili aspirasi rakyat.
“Selain tuntuan yang kami sebutkan, kami juga berharap agar Pemkab mengelola APBD yang besar agar biaya pendidikan di Bojonegoro tidak mencekik leher masyarakat, dan segera buka lapangan pekerjaan,” teriak pendemo.
Beberapa anggota DPRD Bojonegoro tampak bernegosiasi di pintu gerbang DPRD Bojonegoro, seperti Sukur Priyanto dari Fraksi Demokrat, Sally Atyasasmi dari Fraksi Gerindra dan Sigit Kusharyanto dari Fraksi Golkar.
Massa mahasiswa menolak ditemui di halaman dan minta audiensi di dalam gedung DPRD Bojonegoro.
