BERITABANGSA.ID – LUMAJANG – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) diprediksi molor.
Hal itu diduga akibat tidak adanya ketidaksepahaman Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2024, dan belum adanya kesepakatan.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Bukasan, KUA PPAS masih dalam tahap pembahasan. Artinya belum ada titik temu, sehingga perlu untuk didiskusikan kembali.
“Untuk itulah, Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni izin datang ke DPRD Kabupaten Lumajang guna bersilaturahmi, karena selama ini belum bertemu di kantor DPRD Kabupaten Lumajang untuk membicarakan hal tersebut,” ungkap Bukasan, Sabtu (28/10/2023) siang tadi.
Politisi PDIP ini menerangkan, jika Pj Bupati Lumajang mencoba bersilaturahmi membangun komunikasi dan berdiskusi bagaimana menjalankan pemerintahan dengan baik, karena DPRD juga bagian dari pemerintah daerah.
“Untuk menata satu tahun ke depan, selama beliau menjadi Pj maka butuh masukan, sharing, diskusi dan usulan menyusun program pembangunan di APBD 2024,” bebernya lagi.
Pj ini, kata Bukasan belum tahu keseluruhan struktur APBD 2024 yang sudah pernah diskusikan dengan Badan Anggaran, sehingga nantinya masukan yang disampaikan kemudian program-program mana yang perlu dilanjutkan dan perlu dievaluasi.
“Selama 5 tahun itu kan, banyak program dan janji-janji Bupati yang sudah sempurna, maka ada beberapa program dan kegiatan yang menurut hemat kami itu perlu dievaluasi,” ujarnya lagi.
Semisal santunan kematian, menurut DPRD itu perlu dievaluasi sebab akan lebih tepat kalau diberikan kepada mereka yang secara ekonomi di bawah, atau masuk DTKS.
“Bagaimana dengan seragam sekolah yang banyak permasalahan berkaitan dengan kain yang diberikan, kemudian semuanya mendapatkan seragam,” tambahnya.
Semisal, kain itu akan lebih tepatnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Tak hanya seragam, tapi kelangsungan pendidikan semisal alat transportasi sepeda, atau kebutuhan lainnya karena pendapatan masyarakat mayoritas di bawah pengeluaran.
“Saya pikir seragam ini tidak penting bagi yang mampu membeli tapi mereka yang tak mampu beli, bisa jadi kebutuhan sepatu, dan buku, bisa diberikan secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Kemudian program beasiswa yang sempat dihentikan perlu dilanjutkan dengan administrasi, mekanisme dan lebih selektif siapa penerimanya.
“Saya pikir, ini perlu dievaluasi dan perlu didiskusikan, karena itu program janji pemerintah sebelumnya. Sebagai Pj ada evaluasi terkait bagaimana membangun komunikasi dengan jajaran lainnya,” pungkasnya.
Wakil rakyat ini sudah menyampaikan namun masih terbatas di urusan pemerintahan.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
