BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Komisi C DPRD Bojonegoro soroti sebanyak 384.537 keluarga di Kabupaten Bojonegoro menjadi sasaran Ground Check (GC) ditemukan berbagai anomali dalam proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di 2026.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius Komisi C DPRD Bojonegoro dalam rapat kerja bersama Dinas Sosial yang digelar di Ruang Komisi C DPRD Bojonegoro, Jumat (5/6/2026).
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto memimpin langsung jalannya rapat yang dihadiri seluruh anggota komisi. Komisi C melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan pemutakhiran DTSEN yang menjadi dasar berbagai program pemerintah, terutama bantuan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat.
Menurut Komisi C, kualitas data menjadi faktor penting untuk memastikan setiap program pemerintah tepat sasaran. Karena itu, DPRD Bojonegoro menaruh perhatian khusus terhadap hasil verifikasi lapangan yang menemukan sejumlah ketidaksesuaian data masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto, dalam paparannya menjelaskan bahwa pelaksanaan Ground Check merupakan tindak lanjut hasil evaluasi verifikasi dan DTSEN periode Januari hingga April 2026.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan data yang tercatat dalam sistem benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“DTSEN diarahkan menjadi single source of truth atau sumber data utama berbasis NIK yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan pemerintah,” terang Kepala Dinas Sosial.
Dia menjelaskan, pemutakhiran DTSEN dilakukan berdasarkan sejumlah kebijakan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan BPS Kabupaten Bojonegoro, termasuk pelaksanaan verifikasi lapangan yang berlangsung sejak Januari hingga April 2026.
Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa data anomali merupakan data yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian, ketidaklogisan maupun perbedaan informasi antara data yang tersimpan dalam sistem dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Untuk memastikan keakuratan data, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Ground Check secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur, mulai OPD, kecamatan, pemerintah desa, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan hingga petugas lapangan lainnya.
Melalui mekanisme tersebut, petugas melakukan pemeriksaan secara langsung berdasarkan nama dan alamat warga guna memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara faktual.
