BERITABANGSA.ID – SURABAYA – Penetapan pemenang berkontrak tender PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) yang direncanakan bakal diteken pada 29 September 2023, disorot praktisi hukum.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI Jatim), Abdul Malik, sebuah perusahaan bila ditetapkan status PKPUS (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara), maka neraca keuangannya sedang dalam keadaan tidak sehat.
Malik khawatir, SPK tender proyek senilai Rp500 miliar itu dimanfaatkan untuk meyakinkan sekaligus meredam para kreditur PTPP) selaku pemenang.
“Namanya tender itu ada uang jaminan beberapa persen, menunjukkan kalau dia itu mampu (secara fianansial). Ini (tender proyek) besar, hampir setengah triliun. Kalau ini tidak dilakukan, kata orang surabaya ‘Gak bahaya ta’,” kata Malik.
Malik meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi secara menyeluruh kondisi BUMN dalam hal ini PTPP selaku pemenang tender.
Malik tidak mempermasalahkan perusahaan punya hutang terus ikut tender. Dan itu sah-sah saja. Tetapi tidak salah jika ada yang berpendapat utang ‘sing cilik ae gak isok mbayar’ (hutang yang kecil saja tidak bisa membayar), apalagi ini nilai pengerjaan hampir setengah triliun.
“Nah ini yang kita masalahkan. Logikanya kalau dia mampu mengikuti tender senilai setengah triliun, mengapa tidak bisa bayar yang mengajukan gugatan sebesar Rp3,1 miliar dan memicu adanya penetapan PKPU. Apakah perusahaan plat merah itu tidak punya uang,” sindir Malik.
Sebagaimana diketahui, Pengadilan Niaga Makassar telah menetapkan gugatan pemohon dalam hal ini CV Surya Mas PKPU dengan Nomor Register: 9/Pdt.Sus PKPU/2023/PN.Niaga.Mks.
Hal ini membuat status pemenang tender dipertanyakan. Dengan status PKPU tersebut menimbulkan polemik usai PTPP ditetapkan sebagai pemenang tender RS Surabaya Timur pada 24 Agustus lalu.
