Setiap daerah memiliki karakteristik perikanan, kondisi geografis, serta persoalan sosial ekonomi yang berbeda. Karena itu, kebutuhan pembangunan harus ditentukan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Tim survei diminta menggali informasi langsung dari berbagai kelompok masyarakat pesisir. Tidak hanya nelayan kecil dan awak kapal perikanan, tetapi juga perempuan yang bekerja di sektor perikanan, pengolah ikan, serta pedagang harus dilibatkan dalam pengumpulan data.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketergantungan nelayan terhadap tengkulak. Dalam banyak praktik, nelayan meminjam uang untuk membiayai kebutuhan operasional melaut maupun keperluan keluarga.
Kondisi tersebut membuat mereka terikat untuk menjual hasil tangkapan kepada pemberi pinjaman, bahkan dengan harga yang ditentukan sepihak.
“Kadang-kadang mereka tidak punya pilihan. Karena sudah memiliki utang, seluruh hasil tangkapannya harus dijual kepada orang yang memberikan pinjaman, berapa pun harga yang ditawarkan,” ungkap Trenggono.
Persoalan tersebut harus ditelusuri melalui survei, termasuk mekanisme pemasaran hasil tangkapan, pihak yang menguasai rantai penjualan, serta besaran biaya operasional yang dikeluarkan nelayan setiap kali melaut.
Selain rantai pemasaran, KKP juga meminta tim memperhatikan ketersediaan bahan bakar minyak dan fasilitas penyimpanan ikan.
Kebutuhan es untuk mempertahankan kualitas hasil tangkapan, misalnya, harus disesuaikan dengan karakteristik kegiatan penangkapan ikan.
Trenggono mencontohkan penggunaan coolbox yang ukurannya harus sesuai dengan kapasitas kapal. Fasilitas yang terlalu besar justru berpotensi tidak efektif apabila tidak sesuai dengan kondisi armada nelayan.
Menurut dia, persoalan teknis semacam itu tidak dapat diidentifikasi hanya melalui pengamatan dari luar. Tim harus berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan memahami bagaimana aktivitas melaut berlangsung.
“Jangan datang ke lokasi hanya melihat-lihat. Saudara harus benar-benar bertanya kepada nelayan, apa yang mereka butuhkan, bagaimana kondisi mereka, dan apa yang harus dibangun,” tegasnya.
Potensi ekonomi setiap daerah juga diminta menjadi pertimbangan. Wilayah yang memiliki daya tarik wisata, misalnya, dapat mengembangkan KNMP dengan mengintegrasikan kegiatan perikanan, pemasaran hasil tangkapan, dan usaha kuliner.
