Menurutnya, salah satu dokumen yang sering dijadikan rujukan adalah arsip Pemerintah Jepang yang mencatat identitas Soekarno pada masa transisi kekuasaan menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945.
“Karena itu, menurut saya kajian mengenai tempat lahir Bung Karno masih memerlukan penelitian dan verifikasi lebih lanjut dari berbagai sumber sejarah yang tersedia,” ujarnya.
Dukungan untuk Pengungkapan Fakta Sejarah
Budayawan Jombang, Nasrul Illah atau Cak Nas, menilai dukungan yang diberikan PDIP Jombang terhadap upaya penetapan Ploso sebagai lokasi kelahiran Bung Karno merupakan langkah positif.
Menurutnya, respons cepat dari berbagai pihak menjadi energi baru dalam mendorong pengakuan resmi terhadap situs yang diyakini sebagai tempat lahir Bung Karno.
“Siapa pun yang mendukung upaya ini tentu kami apresiasi. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik kelompok atau partai tertentu,” kata Cak Nas.
Ia berharap pemerintah segera mengambil keputusan terkait status situs tersebut. Bahkan, ia menargetkan penetapan dapat dilakukan sebelum akhir tahun 2026.
“Kalau bisa sebelum September atau November sudah ada keputusan. Jangan sampai lewat tahun ini karena akan semakin berat prosesnya,” ujarnya.
Cak Nas menambahkan bahwa pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang terus mendorong tindak lanjut dari Kementerian Kebudayaan dan Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur untuk memfasilitasi dialog antara pihak Jombang dan Surabaya.
Menurutnya, perdebatan mengenai lokasi kelahiran Bung Karno seharusnya tidak menjadi ajang mempertentangkan daerah, melainkan menjadi ruang bersama untuk mengungkap fakta sejarah secara ilmiah dan terbuka.
“Yang terpenting adalah sejarahnya bisa diungkap secara utuh dan menjadi pengetahuan bersama,” tuturnya.
