BERITABANGSA.ID, JAKARTA – Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, Komisi X DPR RI menilai mekanisme penentuan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat, terutama bagi keluarga aparatur sipil negara (ASN).
Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, secara tegas mengkritik asumsi lama yang masih melekat: ASN dianggap identik dengan kondisi ekonomi mapan. Dampaknya, anak-anak ASN kerap otomatis masuk kategori UKT tinggi, tanpa melihat beban hidup yang sebenarnya.
“Masih ada anggapan ASN itu pasti mampu. Padahal kenaikan pendapatan tidak selalu signifikan, sementara kebutuhan hidup terus meningkat,” ujar Juliyatmono waktu itu.
Dalam praktik di lapangan, klasifikasi UKT dinilai terlalu administratif dan kurang sensitif terhadap realitas. ASN, terutama golongan menengah seperti golongan III, sering kali harus menanggung beban ganda: biaya hidup, cicilan, hingga pendidikan lebih dari satu anak.
“Kalau dalam satu keluarga ada dua atau tiga anak kuliah, itu bukan lagi berat, tapi bisa dibilang mencekik,” tegasnya.
Juliyatmono menambahkan, sistem saat ini belum menghitung variabel penting seperti jumlah tanggungan, utang produktif, hingga biaya rutin rumah tangga yang terus membengkak.
Suara Publik: “ASN Dianggap Kaya, Padahal Bertahan”. Kritik DPR ini sejalan dengan keluhan masyarakat yang ramai di media sosial. Seorang warganet, Nif Hard, mengaku harus mengubur mimpi kuliah.
“Saya anak ASN, tidak bisa kuliah karena biaya. Ironisnya, teman saya anak petani justru bisa karena dapat beasiswa miskin,” keluhnya, Sabtu (18/4/2026).
Fenomena ini memunculkan ironi: keluarga dengan penghasilan tetap justru tidak masuk kategori penerima bantuan, meski secara riil mengalami tekanan ekonomi.
Puput Muliana Isnain turut menyoroti arah kebijakan pendidikan nasional.
“Sekolah dan kuliah itu untuk mencerdaskan bangsa. Kalau biaya mahal, bagaimana masa depan negara? Indonesia ini kaya, harusnya bisa.”
Kecemburuan Sosial Menguat. Komentar lain datang dari pemilik akun media sosial atas nama Modiar Yosias Kalampung, yang mengurai detail pengeluaran ASN.
“Gaji 3 juta sampai 5 juta, tapi pengeluaran bisa 8 juta. Listrik, air, transportasi, makan, pendidikan, semua naik. ASN itu penghasilannya tetap, tapi kebutuhan tidak,” ujarnya.
Ia bahkan membandingkan dengan profesi lain seperti buruh harian atau pedagang yang memiliki pemasukan lebih fleksibel.
Paldi Yusri Caniago menambahkan, potongan gaji ASN juga menjadi faktor.
“Gaji 4-5 juta, tapi dipotong pajak, zakat, organisasi profesi. Sisanya harus untuk hidup dan biaya sekolah anak. Tapi tetap dianggap kaya,” bebernya.
Keluhan paling konkret datang dari orang tua mahasiswa. Listyo Rini mengaku terkejut dengan besaran UKT anaknya.
“Anak saya kena UKT tertinggi, hampir Rp15 juta per semester. Saya kira kuliah di PTN lebih ringan, ternyata lebih mahal,” paparnya.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar: apakah konsep UKT yang awalnya dirancang untuk keadilan justru melahirkan ketimpangan baru?
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Komisi X DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem penentuan UKT. Juliyatmono menegaskan perlunya pendekatan yang lebih adil dan berbasis data riil.
“Penentuan UKT harus lebih proporsional. Jangan hanya melihat status pekerjaan orang tua, tapi kondisi ekonomi secara menyeluruh,” katanya.
Sejumlah warganet bahkan mulai melemparkan gagasan alternatif. Salah satunya dari El Capitano yang mengusulkan pengalihan anggaran negara untuk pendidikan tinggi.
“Kalau biaya kuliah murah, makin banyak anak Indonesia bisa sekolah tinggi. Rakyat cerdas, negara kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Syahrul Bendra mempertanyakan logika kebijakan saat ini.
“Kalau gaji ASN tidak cukup untuk biaya kuliah, kenapa UKT tetap tinggi? Ini harus ditinjau ulang.”
Di tengah polemik ini, kisah Endar S Parmasasmita menjadi gambaran lain. Meski harus berutang, ia tetap berjuang menyekolahkan tiga anaknya hingga lulus.
“Terpaksa pinjam bank, lunasnya nanti. Tapi yang penting anak bisa kuliah,” ujar Endar.
Alarm Keras untuk Sistem Pendidikan. Kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ketika akses pendidikan tinggi justru menekan kelompok yang dianggap “mampu”, maka ada yang keliru dalam sistem.
Pertanyaannya kini: apakah negara akan tetap mempertahankan asumsi lama, atau berani membongkar ulang sistem UKT agar benar-benar adil?
Satu hal pasti jika tak segera dibenahi, mimpi pendidikan tinggi bagi banyak anak Indonesia, termasuk anak ASN, bisa semakin jauh dari jangkauan.
