BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bojonegoro dalam dua hari terakhir menjadi sorotan publik. Sejumlah wali murid mengeluhkan kualitas menu yang dinilai tidak layak dan tidak sebanding dengan anggaran per porsi.
Keluhan itu mencuat sejak hari pertama pelaksanaan MBG di bulan Ramadan dan ramai digunjing di berbagai media serta grup wali murid.
Selain soal nominal, orang tua juga mempertanyakan kualitas gizi makanan yang dibagikan, terutama karena makanan dimasak lebih awal dan baru dikonsumsi saat waktu berbuka.
Koordinator Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Cabang Bojonegoro, Nafidhatul Himah, menilai banyaknya keluhan menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, komposisi menu yang didominasi tepung dan makanan olahan beku (frozen) justru tidak tepat bagi anak dalam masa pertumbuhan.
“Harusnya MBG ini menjadi makan bergizi. Tapi kalau melihat menunya banyak mengandung tepung dan frozen, itu bukan lagi menu bergizi. Anak-anak dalam masa pertumbuhan seharusnya dikurangi menu tepung dan makanan frozen,” ujarnya. Selasa (24/2/2026).
Dia juga mempertanyakan kualitas kandungan gizi makanan yang telah dimasak sejak siang dan baru dikonsumsi saat berbuka puasa.
“Apalagi ini bulan puasa. Makanan sudah jadi dari siang lalu dimakan saat Maghrib. Apakah gizinya masih bagus atau tidak? Ini perlu dipertanyakan. Bagaimana cara mereka menghitung gizinya kalau jarak memasak dan mengonsumsinya lama?” tegasnya.
Selain itu, Nafidhatul menyinggung kualitas buah yang menurutnya kerap kurang matang sehingga tidak diminati anak-anak.
Ia menilai, jika makanan tidak dimakan, maka tujuan program menjadi sia-sia.
“Kadang buahnya kurang masak, rasanya tidak manis, pasti anak tidak dimakan. Nah ini MBG jadi sia-sia, bukan lagi untuk gizi anak. Apalagi bulan puasa dibawa pulang, saya yakin banyak yang tidak kemakan,” katanya.
Pertanyakan Nominal Anggaran
Tak hanya soal kualitas menu, ia juga menyoroti kesesuaian nilai makanan dengan anggaran yang disebut-sebut berkisar Rp8.000 per porsi.
Menurutnya, jika dihitung secara sederhana, nilai makanan yang diterima siswa dinilai jauh di bawah angka tersebut.
“Kalau dinominalkan, ibu-ibu pasti paham. Ini mungkin sekitar Rp5.000 sampai Rp6.000. Nah ini ke mana sisanya? Harusnya menu MBG benar-benar menu bergizi gratis. Jangan sampai sudah kurang bergizi, masih ada potongan,” ujarnya.
Himah menegaskan kondisi ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah dan pemangku kebijakan.
Menurut Nafidhatul, semakin hari kritik terhadap MBG semakin banyak, namun belum terlihat respons tegas di lapangan.
“Anak-anak ini aset bangsa, generasi penerus. Jangan sampai dijadikan objek program yang katanya bergizi tapi justru tidak bergizi. Kalau dapur tidak sesuai standar dan SOP, harus ada evaluasi bahkan bisa diputus,” tegasnya.
Selain itu, dia mengaku menerima sejumlah aduan langsung dari wali murid melalui pesan singkat, termasuk kiriman foto menu yang dinilai tidak layak konsumsi.
Evaluasi terhadap standar menu, transparansi anggaran, dan pengawasan dapur penyedia makanan dinilai menjadi langkah mendesak guna menjaga tujuan awal program dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
