BERITABANGSA.ID, JAKARTA – Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan status dan kesejahteraan guru madrasah swasta, termasuk mendorong pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, saat menerima Ketua Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama, di Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah strategis untuk memperjuangkan nasib guru madrasah, khususnya mereka yang selama ini berstatus nonpegawai negeri.
Kamaruddin menegaskan bahwa isu guru madrasah, baik dari aspek status kepegawaian maupun peningkatan kualitas, merupakan perhatian serius Kementerian Agama.
“Kami berdiskusi cukup panjang dan saya menegaskan bahwa Kementerian Agama, dengan seluruh kewenangan yang ada, akan terus mengambil langkah-langkah produktif dan merumuskan kebijakan untuk memperjuangkan dan memuliakan guru,” ujar Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis, (5/2/2026).
Ia menekankan bahwa upaya pengangkatan guru honorer, khususnya guru madrasah swasta, menjadi PPPK masih terus diperjuangkan.
Menurutnya, selama terdapat ruang dan peluang kebijakan, Kementerian Agama akan tetap mendorong agar guru-guru swasta dapat memperoleh kepastian status dan perlindungan kerja yang lebih baik.
“Termasuk di antaranya, kita masih memperjuangkan bagaimana guru honorer, jika memungkinkan dan masih ada ruang, terus kita dorong agar guru swasta kita dapat diangkat menjadi PPPK,” kata Kamaruddin.
Selain isu PPPK, Kamaruddin juga menyoroti pentingnya percepatan program sertifikasi guru. Saat ini, Kementerian Agama membina sebanyak 1.157.050 guru yang tersebar di berbagai satuan pendidikan dan lintas agama.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 360.632 guru berstatus PNS, sementara 796.418 lainnya merupakan guru non-PNS.
Guru-guru tersebut mencakup guru madrasah, guru pesantren pada jalur Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah, serta guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
Namun demikian, Kamaruddin mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat hampir setengah juta guru binaan Kementerian Agama yang belum mengikuti sertifikasi.
Jumlah itu mencapai 497.893 guru, yang terdiri atas 423.398 guru madrasah, 24.057 guru Pendidikan Agama Islam, 11.501 guru Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah, 29.291 guru binaan Ditjen Bimas Kristen, 8.791 guru binaan Ditjen Bimas Katolik, 310 guru binaan Ditjen Bimas Buddha, 375 guru binaan Ditjen Bimas Hindu, serta 170 guru binaan Pusat Pendidikan dan Bimbingan Khonghucu.
“Kami juga akan terus berikhtiar agar mereka bisa disertifikasi,” ujar Kamaruddin. Menurutnya, sertifikasi bukan semata persoalan tunjangan, tetapi juga bagian dari upaya sistematis untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas guru.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas guru merupakan elemen kunci dalam memperbaiki mutu pendidikan nasional secara keseluruhan.
Karena itu, Kementerian Agama terus mengupayakan berbagai kebijakan pendukung agar ekosistem pendidikan, khususnya di lingkungan madrasah dan pendidikan keagamaan, dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua PGMNI Heri Purnama menyatakan apresiasinya terhadap langkah-langkah yang telah dan sedang ditempuh Kementerian Agama.
Ia mengaku memahami kompleksitas kebijakan yang dihadapi pemerintah, namun berharap upaya yang dilakukan dapat membuahkan hasil nyata bagi guru madrasah di seluruh Indonesia.
Ia berharap perjuangan Kementerian Agama, baik terkait pengangkatan PPPK maupun kebijakan lain yang berpihak pada guru, dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan dan masa depan guru madrasah.
“Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa keberkahan dan bisa menjawab harapan teman-teman guru madrasah di seluruh Indonesia,” ujar Heri.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
