BERITABANGSA.ID, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus memperkuat upaya pencegahan gratifikasi dan korupsi demi menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan publik.
Komitmen itu ditegaskan langsung Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Komitmen Pencegahan Gratifikasi dan Korupsi di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Yassierli menegaskan, integritas bukan sekadar slogan atau jargon birokrasi. Ia harus menjadi cara kerja sehari-hari yang tercermin dalam kejujuran, kepatuhan pada aturan, serta kesadaran terhadap risiko gratifikasi dan korupsi di setiap proses pelayanan.
Menurutnya, berbagai pembenahan yang telah dilakukan Kemnaker merupakan langkah penting untuk menutup celah penyimpangan.
Mulai dari digitalisasi layanan, penyempurnaan standar operasional prosedur, hingga penguatan regulasi internal.
“Alhamdulillah saya melihat banyak pembenahan yang sudah dilakukan di masing-masing unit kerja, seperti digitalisasi, perbaikan SOP, dan regulasi,” kata Yassierli.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pencegahan tidak cukup hanya melalui imbauan moral. Upaya antikorupsi harus dibangun lewat sistem yang rapi dan transparan.
Dengan sistem yang kuat, ruang abu-abu dapat ditekan, prosedur layanan menjadi lebih jelas, dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi masyarakat, integritas yang kuat di tubuh Kemnaker berarti layanan yang lebih mudah diakses dan tidak berbelit. Sementara bagi pekerja dan pengusaha, tata kelola yang bersih memberi kepastian bahwa hak dan kewajiban dijalankan sesuai aturan, tanpa praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan.
“Bagi pekerja dan pengusaha, tata kelola yang bersih membantu memastikan hak dan kewajiban dijalankan dalam koridor aturan tanpa praktik yang mencederai rasa keadilan,” ujarnya.
Yassierli juga menegaskan bahwa Kemnaker terbuka terhadap berbagai informasi terkait dugaan gratifikasi maupun potensi korupsi.
Ia menilai, keberanian menyampaikan informasi merupakan bagian penting dari upaya menjaga martabat institusi sekaligus mencegah persoalan berkembang lebih besar di kemudian hari.
“Saya berharap kita terus bereskan dan rapikan dengan memperkuat setiap pilar dari rumah Kementerian Ketenagakerjaan. Mari membangun budaya integritas sebagai cara kerja, bukan sekadar agenda seremonial,” tegasnya.
Dalam kegiatan yang sama, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Arif Waluyo Widiarto menyampaikan pemahaman terkait gratifikasi dan potensi pelanggaran hukum korupsi.
Ia mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijaga, bukan sarana mencari keuntungan pribadi.
Menjaga kepercayaan publik dan kehormatan institusi, menurut Arif, merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.
Integritas yang kuat akan melahirkan pelayanan publik yang lebih akuntabel dan kredibel.
Kegiatan ini diikuti oleh pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, seluruh pegawai Kemnaker, serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker.
Melalui penguatan komitmen bersama ini, Kemnaker menegaskan arah pembenahan yang konsisten, dengan menempatkan integritas sebagai fondasi agar layanan makin dipercaya dan pencegahan dilakukan sebelum pelanggaran terjadi.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
