BERITABANGSA.ID, JAKARTA – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menegaskan pengendalian laju pertumbuhan penduduk atau rem demografi merupakan tugas strategis kementeriannya.
Kebijakan ini diarahkan agar jumlah penduduk Indonesia tumbuh secara presisi sesuai target nasional, tidak melaju tanpa kendali, namun juga tidak mengalami defisit yang berpotensi mengganggu pembangunan jangka panjang.
Penegasan itu disampaikan Wihaji saat menerima anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, di kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kamis, 15 Januari 2026.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri serta Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Maria Ernawati.
Agenda utama pembahasan adalah dinamika kependudukan Jawa Timur yang dinilai menunjukkan tren perlambatan, namun masih menyisakan ketimpangan antardaerah.
Wihaji menjelaskan, laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur saat ini telah berada di bawah 1 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pengendalian penduduk secara makro. Namun, menurut dia, angka agregat itu tidak boleh menutup mata terhadap disparitas di tingkat kabupaten dan kota.
“Secara provinsi Jawa Timur sudah melambat. Tetapi jika dibedah per kabupaten, pertumbuhannya tidak seragam. Ada wilayah yang sangat rendah, sementara daerah lain masih cukup tinggi,” ujar Wihaji.
Ia menekankan bahwa tantangan kebijakan kependudukan ke depan tidak lagi berhenti pada upaya menekan laju pertumbuhan, melainkan memastikan pemerataan demografi.
Ketimpangan distribusi penduduk berisiko menimbulkan penumpukan di wilayah tertentu dan kekosongan di wilayah lain, yang pada akhirnya mempersulit perencanaan pembangunan.
Menurut Wihaji, ketidakseimbangan demografi berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik, perencanaan infrastruktur, hingga kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kebijakan kependudukan harus disusun berbasis data yang akurat dan mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, serta geografis masing-masing daerah.
Senator Lia Istifhama menyambut baik pendekatan tersebut. Ia menilai isu kependudukan tidak dapat dipisahkan dari penguatan kualitas keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pengendalian penduduk, kata dia, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Bonus demografi hanya akan bermakna jika penduduk yang tumbuh adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Di sinilah pentingnya penguatan keluarga dan akses pendidikan,” kata Lia.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dinamika kependudukan Jawa Timur yang kompleks dan beragam.
Tanpa koordinasi yang solid, kebijakan yang dirancang di tingkat nasional berisiko tidak efektif di lapangan.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bersama DPD RI untuk terus mendorong kebijakan kependudukan yang seimbang, berbasis data, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan.
Upaya itu dipandang krusial untuk memastikan pembangunan nasional berjalan berkelanjutan dan berpihak pada kualitas hidup generasi mendatang.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
