BERITABANGSA.ID, JOMBANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Penegasan itu disampaikan melalui pemaparan laporan kinerja Fraksi PDI Perjuangan sepanjang 2025 kepada publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban politik.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang, Dodit Eko Prasetiyo, menyatakan seluruh kerja fraksi diarahkan untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
“Awal 2026 ini kami menyampaikan laporan kinerja Fraksi PDI Perjuangan selama 2025. Ini bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat Jombang yang telah memberi amanah. Semua kerja fraksi kami orientasikan untuk kepentingan masyarakat,” kata Dodit.
Menurut Dodit, Fraksi PDI Perjuangan tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga aktif turun mengawal berbagai persoalan riil yang dihadapi warga, mulai dari ketenagakerjaan, kesehatan, pertanian, pendidikan, hingga ekonomi kerakyatan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah nasib PPPK paruh waktu dan tenaga non-ASN. Fraksi PDI Perjuangan, kata Dodit, secara konsisten mengawal kebijakan transisi kepegawaian agar tidak merugikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Kami tidak ingin honorer dirugikan atau bahkan dirumahkan tanpa solusi. Prinsip kami jelas, negara harus hadir memberi kepastian dan keadilan,” tegasnya.
Di bidang kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemulihan hak layanan kesehatan warga, termasuk upaya mengaktifkan kembali sekitar 25 ribu peserta PBI yang nonaktif agar dapat dibiayai melalui APBD Jombang.
“Kesehatan adalah hak dasar. Jangan sampai masyarakat tidak berobat hanya karena masalah biaya,” ujarnya.
Fraksi juga menegaskan sikap agar seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah tidak menolak pasien, terutama dalam kondisi darurat.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang konsisten mengawal kepentingan petani melalui pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat waktu, serta memastikan harga hasil pertanian tetap menguntungkan petani.
“Petani adalah penopang ketahanan pangan. Mereka harus mendapat perlindungan dan kepastian,” kata Dodit.
Di sektor pendidikan, fraksi mengawal pemerataan akses belajar melalui Program Indonesia Pintar (PIP) serta mendorong penambahan program seragam sekolah gratis untuk meringankan beban orang tua siswa dari keluarga kurang mampu.
Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Jombang disampaikan juga aktif dalam isu lingkungan dan mitigasi bencana, salah satunya melalui penanaman 2.000 pohon serta mendorong pembentukan kelompok siaga bencana di wilayah rawan. Dodit menegaskan, laporan kinerja ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang di semua komisi.
“Seluruh anggota fraksi, di komisi mana pun, bekerja dengan satu tujuan dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat Jombang,” tegasnya.
Lanjut Dodit juga menambahkan, laporan ini merupakan dari seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan Donny Anggun, Wakil Ketua 1 DPRD, Ama Siswanto, Wakil Ketua Komisi B, Adi Artama Putra, Anggota Komisi D, Totok Hadi Riswanto, Ketua Komisi A, M. Naim, Ketua BK, Samsul Hudah Wakil Ketua Komisi C, Dora Maharani, Anggota Komisi D, Syaifulloh, Anggota Komisi C dan Jawahirul Fuad, Anggota Komisi A.
“Seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan di semua komisi selalu berjuang utk masyarakat Jombang,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Jombang Donny Anggun menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan juga fokus mengawal pembangunan ekonomi kerakyatan, penguatan UMKM, perlindungan desa, serta pemerataan infrastruktur.
“Pembangunan harus dirasakan rakyat kecil. UMKM, desa, pasar tradisional, dan infrastruktur dasar adalah prioritas yang terus kami kawal,” kata Donny.
Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan komitmennya menjaga Dana Desa, melindungi budaya lokal, serta mendorong peningkatan PAD melalui pengelolaan BUMD secara profesional tanpa membebani masyarakat.
“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal kebijakan daerah agar tetap berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
